Produsen Gelang Power Balance Tetap Akan Jual Produknya

JAKARTA - Produsen Power Balance memastikan diri tetap akan meneruskan penjualan gelang silikon yang sempat menimbulkan kontroversial. Masalah kesalahpahaman soal produk tersebut dinilai hanya kesalahan cara promosi yang dilakukan cabangnya di Australia.

"Kami berupaya mengoreksi pemasaran dan klaim dalam iklan yang dibuat Power Balance di Australia. Seperti yang biasa kami lakukan, kami menawarkan kepada konsumen yang tidak puas untuk mendapatkan pengembalian uang selama 30 hari tanpa syarat apapun," demikian pernyataan yang dilansir kantor pusat Power Balance di AS dalam situs webnya, Selasa (4/1/2011).

Menurut Power Balance, masalah tersebut hanyalah sekadar kesalahan klaim dalam pemasaran di Australia dan kini telah diperbaiki. Di produknya sendiri, Power Balance tidak merasa ada masalah dan semua produk telah melalui serangkaian pengujian lingkungan.

"Untuk menegaskan saja, kami diizinkan tetap melakukan penjualan Power Balance di Australia," lanjut pernyataan itu. Sebelumnya Power Balance Australia mengeluarkan pernyataan terbuka yang mengakui bahwa klaim dalam iklannya tidak didukung bukti saintifik yang kredibel sehingga dianggap menyesatkan sesuai Undang-undang Praktik Perdagangan di sana.(kompas)

Tags: Produsen, Gelang, Power Balance, Tetap, Akan, Jual, Produknya

Selengkapnya... - Produsen Gelang Power Balance Tetap Akan Jual Produknya

Dihimbau Masyarakat Jangan Terpancang ke Cabai

YOGYAKARTA - Masyarakat DI Yogyakarta dihimbau untuk beralih ke produk pengganti cabai. Hal itu dilakukan untuk mengurangi permintaan cabai, sehingga harga secara pelahan akan kembali ke posisi normal. Sayangnya, masyarakat sulit beralih ke produk pengganti.

"Masyarakat bisa mengganti cabai dengan saos atau produk olahan dari cabai yang harganya lebih murah. Toh kalau di rumah makan, biasanya kita juga disuguhi dengan saos, bukan sambal," kata Kepala Dinas Pertanian DIY Nanang Suwandi, Selasa (4/1/2011).

Selain produk olahan cabai, masyarakat juga bisa beralih ke aneka rempah-rempah yang memiliki rasa pedas. Misalnya saja merica. "Ibu rumah tangga bisa memakainya untuk bumbu masakan jika menginginkan rasa pedas. Dengan begitu permintaan cabai akan menurun. Sesuai dengan hukum ekonomi, harga cabai pun akan ikut turun," katanya.

Menurutnya, kenaikan harga cabai di DIY disebabkan kegagalan panen di sekitar Merapi. Sebenarnya, hasil panen di daerah Kulon Progo tergolong bagus, namun para pedagang membawanya ke luar daerah. Mereka tergiur dengan tawaran harga yang lebih tinggi. Akibatnya pasokan cabai di tingkat lokal tidak mencukupi. Petani di Kulon Progo menanam cabai di lahan pasir, sehingga lebih tahan meski curah hujan sangat tinggi.

"Bayangkan di luar daerah harga cabai lebih dari Rp 100.000 per kg, sementara di DIY paling tinggi hanya Rp 75.000. Kondisi itu jelas menjadi peluang bagi petani cabai untuk melem par hasil panennya ke luar daerah," paparnya.

Buruknya pasokan makin diperparah dengan banyaknya petani yang mengganti komoditas cabai dengan padi. Cabai termasuk komoditas yang tidak tahan air, sementara padi memiliki karakter sebaliknya. Peralihan tersebut terlihat dari luas areal panen padi selama tiga bulan terakhir, yang meningkat dua kali lipat dari biasanya.

Bagi masyarakat, cabai sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya beras. Meski diimbau untuk beralih ke produk olahan, mereka tetap setia dengan cabai. Hanya saja volume konsumsinya mengalami penurunan.

"Kalau makan tanpa sambalnya rasanya hambar. Jadi saya tetap membeli cabai, tetapi porsinya berkurang. Kalau biasanya saya beli 2 ons per hari, sekarang paling tidak sampai 1 ons," kata Hartini, ibu rumah tangga di Kotagede Yogyakarta.(kompas)

Tags: Dihimbau, Masyarakat, Jangan, Terpancang, Cabai

Selengkapnya... - Dihimbau Masyarakat Jangan Terpancang ke Cabai

Menteri ESDM Nyatakan Tak Ada Kenaikan BBM

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menyatakan, pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menyusul naiknya harga minyak mentah dunia.

Dalam Refleksi Akhir Tahun 2010 Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta, Jumat, Menteri ESDM mengatakan pemerintah pernah menghadapi harga minyak dunia yang sampai di atas 100 dolar AS per barel dan berhasil melewatinya.

"Kemungkinan kenaikan harga BBM karena harga minyak dunia yang naik, hal itu tak ada," kata Darwin Zahedy Saleh .

Menurut dia, melonjaknya harga minyak fosil dunia, justru bisa menjadi hikmah yakni mempercepat diversifikasi energi dan mengembangkan energi terbarukan.

Seperti diketahui, tren kenaikan harga minyak yang sudah memasuki rata-rata 90 dolar AS per barel, menimbulkan kekhawatiran bahwa hal tersebut akan semakin membebankan masyarakat.

Apalagi jika harga minyak dunia masih terus naik sampai akhir kuartal pertama 2011, dimana pada saat itu rencana kebijakan Pembatasan BBM bersubsidi 2011 akan dilaksanakan (jika disetujui oleh komisi VII DPR ).

Hal itu berpotensi membebani rakyat karena jika kebijakan pembatasan tersebut dilaksanakan berarti akan ada pengalihan pembelian BBM Premium ke Pertamax yang mengacu pada harga pasar.

Sementara itu menyinggung rencana pengaturan BBM bersubsidi, Darwin mengatakan pemerintah akan menyiapkan rencana kebijakan pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara teknis daripada harus mempercepat pelaksanaannya.

"Bukannya ingin mempercepat, tetapi pemerintah ingin lebih siap secara teknis," katanya.

Menteri Darwin mengatakan, kenaikan harga minyak mentah justru semakin memperkuat argumen pemerintah untuk melaksanakan pengaturan BBM bersubsidi.

Menurut dia, BBM subsidi pada dasarnya merupakan hak rakyat, sehingga ketika harga minyak makin tinggi, maka makin besar hak rakyat.

"Yang jadi soal selama ini kan masih banyaknya yang tidak berhak menerima subsidi malah mengambil jatah bersubsidi," katanya.(*)

(T.S025/A011/R009)

Tags: Menteri, ESDM, Nyatakan, Tak, Ada, Kenaikan, BBM

Selengkapnya... - Menteri ESDM Nyatakan Tak Ada Kenaikan BBM

Penyertaan Modal BUMN Tahun 2011 Sebesar 6,41 T

JAKARTA - Sejumlah badan usaha milik negara akan menerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6,41 triliun pada 2011 dari alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.

Dokumen UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yang diperoleh di Jakarta, Kamis, menyebutkan, total alokasi dana PMN mencapai Rp7,13 triliun yang terdiri dari PMN kepada BUMN sebesar Rp6,41 tiliun dan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional sebesar Rp721,52 miliar.

PMN kepada BUMN meliputi PMN kepada PT penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1,5 triliun, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo Rp2 triliun, PT Dirgantata Indonesia Rp127 miliar, Perusahaan Penerbit Surat Berharga Negara (SBSN) Indonesia IV Rp100 juta, Perusahaan Penerbit SBSN V sebesar Rp100 juta.

Selain itu untuk PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp1 triliun, PT Geo Dipa Energi (hibah saham dari PT Pertamina) sebesar Rp443,53 miliar, dan untuk PT Pupuk Iskanda Muda sebesar Rp1,34 triliun.

Tambahan dana PMN untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi "exposure` langsung APBN terhadap klaim.

Sedangkan tambahan dana PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan kedua BUMN itu dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tambahan PMN untuk PT Dirgantara Indonesia merupakan PMN dari konversi dana talangan (utang) yang diterima PT Dirgantara Indonesia dari eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

PMN ini akan bersifat "in out" dalam pembiayaan, sebagai hasil pengelolaan aset pada sisi penerimaan pembiayaan, dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.

Sementara itu, tambahan PMN untuk perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV dan V masing-masing Rp100 juta dimaksudkan dalam rangka mendukung penerbitan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana internasional tahun 2011 dan untuk mengantisipasi penerbitan di awal tahun 2012.

Tambahan dana PMN untuk PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan PT SMF melalui kegiatan "fund raising", serta meningkatkan modal PT SMF sebagai BUMN yang khusus bergerak di bidang pembiayaan di pasar sekunder untuk kredit pemilikan rumah (KPR).

Tambahan dana PMN untuk PT Geo Dipa Energi dimaksudkan dalam rangka rencana pengalihan PT Geo Dipa Energi menjadi BUMN dengan pengalihan saham PT Pertamina di PT Geo Dipa Energi kepada pemerintah.

Sedangkan PMN untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) merupakan konversi piutang pemerintah kepada PT PIM. PMN ini akan bersifat "in out" dalam pembiayaan, sebagai penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada sisi penerimaan pembiayaan, dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.

Sementara itu, tambahan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dimaksudkan dalam rangka pembayaran PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional.

Pada tahun-tahun sebelumnya, tambahan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dialokasikan melalui belanja lain-lain. Namun sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian dialokasikan di PMN.

Rincian PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional itu adalah untuk Bank Pembangunan Islam (IDB) sebesar Rp117,50 miliar, The Islamic Corporation for the Development of Private Sector Rp28,5 miliar, Bank Pembangunan Asia (ADB) Rp371,94 miliar, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar Rp40 miliar.

Selain itu untuk International Finance Corporation (IFC) sebesar Rp8,58 miliar, International Fund for Agricultural Development (IFAD) Rp15 miliar, dan Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) Rp140 miliar. (*)

(T.A039/A027/R009/ant)

Tags: Penyertaan, Modal, BUMN, Tahun, 2011, Sebesar, 6, 41 T

Selengkapnya... - Penyertaan Modal BUMN Tahun 2011 Sebesar 6,41 T

Rencana Impor Gula Refinasi Tak Pengaruhi Kegiatan Sugar Group

BANDAR LAMPUNG — Rencana impor gula refinasi tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan produksi di PT Sugar Group Companies, salah satu produsen gula terbesar di Tanah Air yang beroperasi di Lampung.

"Kami tidak terpengaruh langsung. Sebab, kami memiliki lahan perkebunan tebu sendiri. Tidak pakai (gula) refinasi untuk menghasilkan gula," ujar Administration Manager PT Sweet Indo Lampung (Sugar Group Companies/SGC) Heru Handoko ketika dihubungi, Rabu (22/12/2010).

Ia mengatakan, bagi PT SGC, rencana pembebasan impor gula refinasi untuk pasar dalam negeri oleh Kementerian Perdagangan belum menjadi ancaman khusus. "Sejauh ini belum ada pengaruhnya ke kami, karena kami sudah memiliki pangsa pasar yang jelas," tukasnya kemudian.

Produsen "Gulaku" ini memasok 25 persen dari kebutuhan gula nasional. Menurut Heru, rencana kebijakan pembebasan impor gula refinasi akan lebih berdampak bagi para kelompok petani tebu rakyat.

"Sebaiknya pemerintah lebih mencermati kebijakan ini. Dengarkan aspirasi yang ada untuk mencari solusi terbaik," ujarnya, saat ditanya sikapnya mengenai rencana pembebasan impor gula refinasi di pasar domestik.(kompas)

Tags: Rencana, Impor, Gula, Refinasi, Tak, Pengaruhi, Kegiatan, Sugar, Group

Selengkapnya... - Rencana Impor Gula Refinasi Tak Pengaruhi Kegiatan Sugar Group

Dampak Gelombang Tinggi TPI Kekurangan Pasokan

MALANG - Dampak gelombang tinggi di perairan Sendang Biru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, tidak hanya berimbas pada kehidupan nelayan saja.

Sejak beberapa hari lalu hingga Senin (20/12/2010) hari ini, pasokan ikan tuna yang biasanya melimpah di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap, Sendang Biru, kini harus didatangkan dari Surabaya, Pasuruan serta Pacitan.

"Pasokan ikan tuna di TPI Pondok Dadap kita datangkan dari dermaga ikan dan nelayan yang ada di Surabaya, Pasuruan dan juga Pacitan. Masalahnya, perairan di tiga wilayah itu, tidak sama dengan kondisi laut di sedang biru," ungkap Umar Hasan, Ketua Kelompok Nelayan Sendang Biru Rukun Jaya, Senin (20/12/2010) siang pada wartawan.

Menurut H Umar panggilan akrabnya, minimnya ikan tuna, dikarenakan ribuan nelayan sendang biru tidak bisa melaut akibat gelombang tinggi disertai tiupan angin yang sangat kuat.

Cuaca buruk ditengah samudera, sepanjang tahun 2010 ini, memang berdampak signifikan terhadap pendapatan nelayan dan pasokan ikan. Terutama, ikan tuna. Jika pada tahun 2009 lalu TPI Pondok Dadap bisa mendapatkan ikan lebih dari 4.000 ton, pada tahun ini tak sampai 2.000 ton.

Hal itu dikarenakan dampak cuaca buruk yang terjadi di laut sendang biru sejak memasuki tahun 2010 ini. Cuaca buruk ditengah samudera dijelaskan H Umar yang juga saudagar ratusan kapal nelayan itu, gelombang laut saat ini cukup besar dengan tinggi bisa sampai 5 meter.

Seluruh perahu miliknya terpaksa disandarkan. Pasalnya, ratusan nelayan yang menjadi anak buahnya, tidak berani melaut akibat gelombang besar. "Tinggi gelombang bisa sampai 5 meter. Kalaupun nekat melaut, sangat membahayakan dan sudah pasti tidak akan dapat ikan," terangnya.

Ia juga menjelaskan, Kelompok Nelayan Sendang Biru yang jadi binaannya berjumlah lebih dari 2.500 nelayan. Mereka terbagi berdasarkan jenis perahu. Diantaranya adalah perahu payang atau kapal dengan fasilitas jaring sebanyak 35 kapal. Lalu ada 400 kapal jenis sekoci. Mereka biasanya mengandalkan pancing saja dalam memperoleh tangkapan ikan. Sisanya, ratusan jukung atau perahu kecil.

Rata-rata tangkapan ikan yang diburu nelayan sedang biru adalah jenis ikan tuna, baby tuna serta cakalang. Dimana jenis ikan tuna dilaut sendang biru, punya kualitas daging sangat baik setelah Pantai Benoa, Bali. Hanya saja, sejak bulan November sampai Desember 2010 ini, nyaris musim paceklik ikan tuna bagi nelayan sendang biru.

"Sejak bulan November nelayan berhenti melakukan aktivitasnya dilaut. Sehingga, pasokan ikan tuna jadi minim. Itu sebabnya, kita minta pasokan dari luar Malang dengan harga jual cukup tinggi," papar H Umar. [yog/kun/beritajatim]

Tags: Dampak, Gelombang, Tinggi, TPI, Kekurangan, Pasokan

Selengkapnya... - Dampak Gelombang Tinggi TPI Kekurangan Pasokan

Menkeu Minta Dukungan DPR RI Terkait Pengaturan BBM

JAKARTA - Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo meminta dukungan komisi VII DPR RI untuk menyetujui rencana pengaturan bahan bakar minyak (BBM) tahun depan. Bila tidak, maka dana tambahan yang dibutuhkan atas pembengkakan yang terjadi adalah sebesar Rp7 triliun.

"Angka ini mungkin terjadi bila konsumsi BBM mencapai 42 juta kiloliter. Ini mungkin kombinasi premium dan solar tambahan sekitar Rp7 triliun," kata Menteri Keuangan, Senin 13 Desember 2010.

Untuk itu, kata dia, butuh dukungan Komisi VII agar pengendalian ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Menurutnya, bila kebijakan pengaturan BBM bersubsidi diterapkan pada 2011 diperkirakan penghematan akan mencapai Rp3,8 triliun dari alokasi anggaran BBM, BBN dan LPG sebesar Rp95,9 triliun.

Sementara itu sampai 2013 bila pelaksanaanya bisa secara nasional, maka diperkirakan penghematan itu akan mencapai Rp20,76 triliun, terdiri atas penghematan premium Rp18,66 triliun, dan dari solar Rp2,1 triliun.

Menurut Agus, mengapa pengaturan ini perlu karena saat ini atas penerimaan negara sekitar Rp1000 triliun, besarnya alokasi subsidi mencapai Rp200 triliun (20 persen), sisanya sebesar 34 persen ditransfer ke daerah, 10-15 persen untuk membayar bunga, 20-30 persen untuk belanja pegawai dan sisanya untuk belanja tidak terikat.

"Belanja tidak terikat inilah yang kecil sekali. Ini misal dipakai kalau ada apa-apa gempa, musibah, atau masalah sosial yang perlu kita bangun infrastruktur," kata dia.

Beban yang cukup berat ini disampaikan Agus untuk menyadarkan anggota dewan betapa perlunya alokasi dana subsidi ini dialihkan ke yang lebih berguna.

"Sekarang itu kita siapkan Rp100 miliar untuk bencana Yogyakarta saja itu sulit. Kita harus betul-betul jaga karena keterbatasan dana kita," kata dia.(vivanews)

Tags: Menkeu, Minta, Dukungan, DPR, RI, Terkait, Pengaturan, BBM

Selengkapnya... - Menkeu Minta Dukungan DPR RI Terkait Pengaturan BBM

HKTI: Impor Beras Akan Miskinkan Petani

JAKARTA - Impor beras yang dilakukan oleh Bulog disertai dukungan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan membuat para petani menjadi miskin. Hal itu diungkapkan oleh Benny Pasaribu, Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jumat (10/12). Dia mengatakan, pemerintah melakukan langkah keliru dalam mengimpor beras karena sekitar 40 persen penduduk indonesia bermata pencaharian di sektor pertanian.

"Seharusnya, latar belakang ini bisa dijadikan alasan kuat bagi pemerintah untuk meniadakan impor beras,"ujarnya. Dia juga menilai, upaya pemerintah untuk melindungi petani sangat minim.

Dia menyontohkan, di Jepang, 1 kilogram (kg) beras bisa mencapai Rp 40.000. Sementara di Indonesia, pemerintah selalu mengimpor beras hanya untuk menstabilkan harga beras di dalam negeri. "Penetapan harga beras tidak melihat kehidupan para petaninya," jelasnya.

Selain itu, kehidupan petani di Indonesia juga kian miris karena mereka tidak memiliki lahan sendiri. Petani jenis ini menggarap lahan pertanian seluas 1,5 juta hektare Sebagai imbalannya, mereka hanya dibayar sekitar Rp 20.00 sampai Rp 30.000 per hari.

Lebih tragis lagi, saat ini, Bulog tidak lagi bisa menguasai sentra beras yang ada di indonesia. "Posisi Bulog sudah kalah dengan mafia beras yang berkeliaran," jelasnya.

Padahal, kalau Bulog dapat menguasia sentra beras, maka dapat dengan mudah mengontrol harga beras di Indonesia. "Inilah yang harus menjadi fokus pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya mensejahterakan petani dan memberantas mafia beras. Tunjukkan bahwa kita negara Argaria". ujarnya. ( Mohamad Jumasr/Kontan)

Tags: HKTI, Impor, Beras, Akan, Miskinkan, Petani

Selengkapnya... - HKTI: Impor Beras Akan Miskinkan Petani

Pajak Atas Warteg Akan Lahirkan Gayus-gayus Kecil

JAKARTA- Kebijakan pemungutan pajak atas warteg hanya akan melahirkan Gayus-gayus kecil. Demikian kekhawatiran Tulus Abadi, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

"Saya khawatir akan menimbulkan Gayus-Gayus kecil dalam transaksi pemungutan pajak antara yang dipungut dengan oknum-oknum pemungut pajak," ungkapnya kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (11/12/2010).

Menurutnya, warteg adalah usaha mikro yang seharusnya diberikan insentif-insentif oleh pemerintah, bukan dikenaikan pajak.

Lebih lanjut dipertanyakannya, apa karena di dalam manajemen warteg itu cashflow antara uang masuk dan uang keluar tidak terbukukan dan tidak terakunting. "Bagaimana bisa mendeteksi pendapatan warteg dalam satu hari. Kalo pemerintah mengatakan omsetnya Rp160 ribu perhari parameternya apa?" ujarnya.

Pemungutan pajak warteg menjadi sangat berisiko kalau diterapkan secara prosedural pajak. Bukan itu saja, aturan ini akan memberatkan konsumen, karena 10 persen itu nilainya sangat tinggi.

"Itu tentu pengusaha warteg tidak akan menanggungnya sendiri pasti akan disharing kepada konsumen dengan menaikkan harga sehingga kalau kita ntar makan di warteg itu misalnya, Rp 10 ribu, akan dinaikkan menjadi Rp 11 ribu, karena yang seribu untuk bayar pajak," paparnya.

Dilanjutkannya, alasan mengapa warteg kecil tidak layak dikenai pajak, karena orang yang makan di warteg itu, orang yang sedang memenuhi rasa lapar dan memenuhi survival, dan agar tidak mati kelaparan.

"Itu tidak layak diberikan pajak kecuali kita makan di restoran. Ketika makan di restoran bergengsi makan untuk mencari gengsi mencari trademark di situ. Sehingga layak untuk diberi pajak. Tapi di warteg itu tidak etis diberikan pajak," tegasnya.(tribun)

Tags: Pajak, Atas, Warteg, Akan, Lahirkan, Gayus-gayus, Kecil

Selengkapnya... - Pajak Atas Warteg Akan Lahirkan Gayus-gayus Kecil

Volume BBM 2010 Akan Ditambah 38,38 Juta Kiloliter

JAKARTA — Komisi VII DPR menyetujui penambahan volume bahan bakar minyak bersubsidi sebesar 1,87 juta kiloliter dari sebelumnya 36,51 juta menjadi 38,38 juta kiloliter pada tahun 2010.

Kesepakatan tersebut diambil Komisi VII DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Saleh yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Kamis (9/12/2010).

Dengan persetujuan DPR itu, maka volume 38,38 juta kiloliter terdiri atas premium 23,13 juta kiloliter, solar 12,86 juta kiloliter, dan minyak tanah 2,39 juta kiloliter.

Sementara kuota APBN Perubahan 2010 ditetapkan sebesar 36,51 juta kiloliter yang terdiri atas premium 21,45 juta kiloliter, solar 11,25 juta kiloliter, dan minyak tanah 3,8 juta kiloliter.

Tambahan volume itu berupa premium 1,675 juta kiloliter sehingga 108 persen dari kuota APBN Perubahan sebesar 21,45 juta kiloliter dan solar 1,61 juta kiloliter atau 114 persen dari kuota 11,25 juta kiloliter.

Sementara volume minyak tanah mengalami pengurangan dari 3,8 juta menjadi 2,39 juta kiloliter atau terealisasi 63 persen.

Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan, persetujuan DPR dikarenakan kuota subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2010 masih mencukupi menyusul realisasi harga minyak yang di bawah target. "Jadi, meski volume BBM naik, kuota subsidi tidak terganggu," katanya.

Namun, Satya menambahkan, pihaknya meminta agar pasokan BBM bersubsidi ke masyarakat tidak mengalami gangguan. "Tidak boleh lagi ada cerita soal kelangkaan dan gangguan distribusi," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P, Dewi Ariyani, mengatakan, pihaknya meminta data rinci tentang pengguna BBM subsidi.(kompas)

Tags: Volume, BBM, 2010, Akan, Ditambah, 38, 38, Juta, Kiloliter

Selengkapnya... - Volume BBM 2010 Akan Ditambah 38,38 Juta Kiloliter

Warteg Dikenakan Pajak Harus Dikaji Ulang

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan warteg yang penghasilannya masih di bawah rata-rata tidak boleh dikenakan pajak.

"Warteg itu belum mencapai pendapat pajak, jadi tidak boleh dikenakan," tegasnya, di SMESCO UKM, Jakarta, Jumat (3/12/2010), saat menanggapi keinginan Pemrov DKI Jakarta memungut pajak pada warteg dan warung Padang.

Dirinya mencoba memahami maksud dari Pemrov DKI Jakarta bahwa yang dituju oleh aturan tersebut adalah warteg dengan omset tertinggi.

"Yang dimaksud barangkali dipingir jalan Pecenongan. Di negara manapun mesinnya (laju pajaknya) ya pembayaran itu (wajib pajak) dan itu terjadi pada usaha yang dikenakan, karena omsetnya tinggi sekali. Bukan mengenai warung yang di pinggir jalan," paparnya.

Lebih jauh, dijelaskan Hatta bahwa pajak itu merupakan segala sesuatu yang menimbulkan value added melampaui batas wajib dikenai pajak.

Berpihak pada rakyat

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo akan mengambil keputusan yang selalu berpihak kepada rakyat kecil. Pemerintah DKI juga tidak keberatan bila pengenaan pajak pada rumah makan yang menyasar warung Tegal di Jakarta harus dikaji ulang.

"Saya tidak akan mengambil keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil," ujar Foke di Balaikota, Jumat 3 Desember 2010.

Foke mengaku belum mendapat laporan lengkap terkait rencana penerapan Perda itu. "Laporan belum saya terima, jadi saya belum bisa menyampaikan kepada publik," ujar Foke.

Karenanya, saat ini Foke memerintahkan dinas terkait untuk memberikan laporan lengkap mengenai peraturan pajak.

Dalam waktu dekat ini, laporan yang terintegrasi dan secara rinci dari Asisten Perekonomian dan Dinas Pelayanan Pajak akan dipelajari. Hal itu bukan hanya soal pendapatan dan dampaknya.

Sebelumnya, Fauzi Bowo memastikan pengenaan pajak untuk warteg belum menjadi keputusan, melainkan masih sebatas wacana. Pemberlakuan pajak 10 persen itu karena jenis usaha ini dinilai sudah masuk dalam prasyarat obyek pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun , yang masuk dalam kategori wajib pajak adalah usaha penyedia makanan dan minuman yang memiliki tempat tetap dan berpenghasilan Rp60 juta per tahun atau sekitar Rp5 juta per bulan, atau sekitar Rp167 ribu per hari. (adi/vivanews/tribun)

Tags: Warteg, Dikenakan, Pajak, Harus, Dikaji, Ulang

Selengkapnya... - Warteg Dikenakan Pajak Harus Dikaji Ulang

Indonesia Datangkan Gula Kristal Putih 450 Ribu Ton

JAKARTA – Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengungkapkan bahwa 450 ribu ton dari rencana 900 ribu ton kuota gula kristal putih (GKP) akan masuk pada awal tahun 2011.

“Izinnya sudah kita kasih. Sebagian (450 ribu ton) diharapkan sudah masuk bulan Januari 2011 mendatang,” ungkap Mari dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta, Rabu (1/12/2010).

Mari mengatakan, izin impor GKP tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga lima bulan mendatang, mulai Januari-Juni 2011. Karena pada waktu itu, musim giling belum dimulai.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah perusahaan yang mendapatkan izin impor gula adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, PTPN X, PTPN XI, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Bulog.

Menurut data Kemendag, harga rata-rata nasional GKP per 1 Desember 2010 sebesar Rp 11.142 per kg, mengalami penurunan sebesar Rp 22 (0,2 persen) dibanding harga rata-rata minggu ke empat November 2010, sebesar Rp 11.120 per kg.

Dipredikasi harga rata-rata Desember 2010, bila dibandingkan dengan harga bulan November 2010 mengalami penurunan sebesar Rp 116 per kg (1,05 persen), yakni dari Rp 11.026 per kg menjadi Rp 11.142 per kg.

Harga tertinggi GKP terjadi di Manokwari, sebesar Rp 15 ribu per kg dan terendah di Pontianak, Manado, Kendari, dan Tanjung Pinang sebesar Rp 10 ribu per kg.

Sebelumnya, dipaparkan Mendag, target produksi gula nasional dari 2,7 juta ton turun menjadi 2,3 juta ton. Ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dan rendemen gula berkurang.

"Memang produksi gula tadinya ditargetkan 2,7 juta ton untuk tahun ini, tapi diperkirakan realisasi produksinya turun menjadi 2,3 juta ton," ujarnya.(tribun)

Tags: Indonesia, Datangkan, Gula, Kristal, Putih, 450, Ribu, Ton

Selengkapnya... - Indonesia Datangkan Gula Kristal Putih 450 Ribu Ton

Mulai 2011 Tarif Cukai Rokok Akan Naik

JAKARTA - Kementerian Keuangan kembali menaikkan tarif cukai rokok. Kenaikan ini ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 190/PMK.011/2010 tertanggal 3 November 2010.

Sesuai bunyi PMK yang diterima VIVAnews di Jakarta, Selasa 30 November 2010, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam peraturan ini menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan ini maka lampiran II atas peraturan sebelumnya bernomor 99/PMK.011/2010 tidak berlaku lagi.

Batas akhir berlakunya peraturan lama adalah pada 31 Desember 2010. Artinya, per 1 Januari 2011 akan berlaku tarif cukai sesuai aturan baru.

Lampiran II peraturan sebelumnya memuat, batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri. Lampiran II itu kini diubah menjadi lampiran I.

Tercatat, perubahan kenaikan tarif cukai per batang atau gram untuk sigaret kretek mesin (SKM) golongan I dengan batasan harga jual eceran (HJE) per batang atau gram lebih dari Rp600, naik dari sebelumnya Rp310 menjadi Rp325.

Sedangkan untuk SKM golongan I dengan batasan HJE per batang atau gram lebih dari Rp630 sampai dengan Rp660, mengalami kenaikan dari Rp300 menjadi Rp315.

Untuk Tarif cukai SKM golongan II dengan batasan HJE per batang atau gram paling rendah Rp374 sampai dengan Rp380, naik dari Rp155 menjadi Rp170.

Perubahan juga berlaku untuk tarif cukai SKM golongan II dengan batasan HJE per batang atau per gram paling rendah Rp374 sampai Rp380, naik dari Rp155 menjadi Rp170.

Lampiran I juga mengubah tarif untuk rokok sigaret Kretek Tangan atau Sigaret Putih Tangan (SKT atau SPT golongan I dengan batasan HJE per batang atau gram lebih dari Rp590, mengalami kenaikan dari tarif cukai Rp215 menjadi 235.

Sigaret Kretek Tangan Filter atau SIgaret Putih Tangan Filter (SKTF atau SPTF) golongan II dengan batasan HJE per batang atau gram paling rendah Rp374 sampai Rp380, tarif cukai per batang/gramnya naik dari Rp155 menjadi Rp170.

Sedangkan untuk jenis hasil tembakau SKT atau SPT dengan HJE terendah per batang atau per gram Rp591, tarifnya naik dari Rp215 menjadi Rp235. (hs/vivanews)

Tags: Tarif, Cukai, Rokok, Akan, Naik, Tahun, Depan, 2011

Selengkapnya... - Mulai 2011 Tarif Cukai Rokok Akan Naik

LSM BUMN Watch Ingatkan Penegak Hukum Waspadai IPO

JAKARTA - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) BUMN Watch mengingatkan para penegak hukum untuk mewaspadai kegiatan penjualan saham perdana (IPO) di perusahaan milik negara, termasuk PT Krakatau Steel, karena diduga bisa menjadi modus baru korupsi.

"Boleh jadi kegiatan IPO BUMN menjadi objek korupsi gaya baru yang sulit dilacak siapa yang bermain. Namun, kita yakin memang ada pemainnya dan ini harus dilacak," kata Ketua BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Atas dasar keyakinan itu, Naldy mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR dan bahkan presiden ikut melacak siapa yang bermain dalam kegiatan IPO BUMN, apalagi terkait dengan BUMN strategis seperti PT Krakatau Steel.

Menurut dia, fakta yang ada sudah membuktikan bahwa harga saham Krakatau Steel (KS) memang dilepas sangat murah. Di hari pertama pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2010, saham KS langsung melonjak dari Rp850 menjadi Rp1.270 per lembar atau naik 49,41 persen.

Itu artinya, tidak kurang dari Rp1 triliun "sumbangan" Krakatau Steel untuk para pemain saham dalam satu hari, katanya. Padahal, menurut prediksi para analis pasar modal, saham Krakatau Steel masih bisa meningkat hingga ke level Rp2.500 per lembar saham, dalam jangka panjang.

Naldy mengatakan, kenyataan tersebut membenarkan pendapat BUMN Watch bahwa proses penentuan harga saham PT KS sangat tidak masuk akal, karena selama "roadshow" saja, jumlah penawar dengan harga Rp1.150 hingga Rp1.200 mungkin jauh lebih banyak dibanding penawar dengan harga Rp850 per lembar saham.

Ketua BUMN Watch ini juga heran, Menteri BUMN Mustafa Abubakar malah terlihat bangga dengan tingkat kenaikan harga saham PT KS tersebut, bukannya menyesal dan berpikir cermat, karena sebenarnya penerimaan negara bisa jauh lebih besar lagi dari kegiatan IPO KS tersebut.

Menurut Naldy, kenaikan harga saham KS justru membuktikan bahwa optimisme kebijakan penetapan harga saham PT KS yang begitu rendah, tidak bisa mendorong perkembangan pasar sekunder.

"Kita lihat keberadaan KS tidak membuat Indeks Harga Saham Gabungan menjadi membaik. Yang terjadi, spekulan bebas memainkan perannya di pasar saham," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Naldy, tidak salah jika BUMN Watch mencurigai dalam proses privatisasi PT KS telah terjadi konspirasi yang berpotensi merugikan negara karena dana yang seyogianya bisa masuk ke kas negara, justru masuk ke kantong-kantong para spekulan atau oknum-oknum tertentu.

"Inilah yang harus diwaspadai, mengingat kasus ini menyangkut Badan Usaha Milik Negara, yang berpotensi merugikan keuangan negara tidak kurang dari Rp2,5 triliun," tutup Naldy

(T.F004/B012/P003/ant)

Tags: LSM, BUMN, Watch, Ingatkan, Penegak, Hukum, Waspadai, IPO

Selengkapnya... - LSM BUMN Watch Ingatkan Penegak Hukum Waspadai IPO

Direktur LAKEDA Mengharapkan SBY Tinjau Ulang Kontrak Freeport

JAYAPURA - Direktur Lembaga Analisa Kebijakan Daerah (Lakeda), Lamadi de Lamato mengatakan, kedatangan presiden SBY, di Jayapura, diharapkan bisa meninjau ulang kontrak karya PT Freeport Indonesia di Tembaga Pura, Mimika, Papua.

"Selama ini banyak hasil yang diambil PT Freeport dari perut bumi Papua, tetapi manfaat balik yang diberikan pada masyarakat asli Papua masih relative belum sesuai," katanya di Jayapura, Minggu (21/11/2010).

Menurut Lamadi Lamato, sesuai data yang baru-baru ini dipublikasikan dimedia massa, setiap harinya PT Freeport Indonesia menghasillkan 102 kilogram emas, di luar konsentrat tambang lainnya.

"Bayangkan berapa besar keuntungan yang telah didapat. Tetapi dana yang diberikan bagi masyarakat asli pemilik ulayat hanya satu persen, dan itupun sampai saat ini masih menjadi persoalan karena diperebutkan banyak pihak," terangnya.

Untuk itu Lamadi meminta presiden SBY dalam kunjungannya di Jayapura, menyempatkan diri untuk membahas masalah kontrak karya Freeport ini.

Selain pembahasan masalah kontrak karya Freeeport, Lamadi juga menuturkan, hal lain yang tidak kalah pentingnya yang harus diluruskan oleh presiden SBY adalah masalah rencana evaluasi undang-undang otonomi khusus yang belum dilakukan.

Presiden SBY dan rombongan dijadwalkan tiba di Jayapura, Minggu sore nanti, dan akan melakukan serangkaian kegiatan di antaranya membuka kegiatan pertemuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-nusantara di Universitas Cenderawasih Jayapura.

Selain membuka pertemuan BEM se-nusantara itu, Presiden SBY juga akan memberi pengarahan dalam pertemuan Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah yang rencananya digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua pada Minggu malam.

Dalam acara tersebut, akan dilakukan penandatanganan pakta Integritas bersama pihak DPRD, bupati/walikota maupun pimpinan daerah antara Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Diketahui, kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Papua, akan didampingi pejabat Eselon I, antara lain dari KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.(kompas)

Tags: Direktur, LAKEDA, Mengharapkan, SBY, Tinjau, Ulang, Kontrak, Freeport

Selengkapnya... - Direktur LAKEDA Mengharapkan SBY Tinjau Ulang Kontrak Freeport

BBM Langka, Harga Premium di Aceh Tembus 10 Ribu

ACEH- Harga premium yang ditetapkan pemerintah Rp 4.500 per liter ternyata tidak sama dengan daerah. Buktinya, di Aceh harga BBM itu mencapai Rp 10.000 perliter.

Pantauan Serambi Indonesia, sejak menjelang Idul Adha kemarin hingga kini harga masih kisaran Rp 9.000 - Rp 10.000. Kondisi itu diperparah lagi dengan kelangkaan BBM di kabupaten Gayo Lues dimana antrean panjang tampak di beberapa SPBU.

Kelangkaan BBM di Blangkejeren juga berlangsung sejak lama seringa BBM itu habis di SPBU tersebut karena diduga ada permainan antara agen dengan pihak-pihak tertentu.

Kelangkaan BBM itu telah membuat masyarakat resah, juga membuat para tamu dari daerah lain yang datang ke Blangkejeren mengeluh karena kesulitan saat mengisi bahan bakar saat hendak kembali ke daerah asal. Akibat kelangkaan BBM tersebut, warga harus mencari ke luar kota. (*/tribun)

Tags: BBM, Langka, Harga, Premium, Aceh, Tembus, 10, Ribu

Selengkapnya... - BBM Langka, Harga Premium di Aceh Tembus 10 Ribu

Pemerintah Akan Kaji Kinerja PT. Telkomsel

JAKARTA - Pemerintah segera mengkaji kinerja dari manajemen PT Telkomsel Tbk, setelah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia itu kurang menunjukkan performa yang memuaskan selama tiga kwartal.

Meneg BUMN, Mustafa Abubakar mengatakan, kinerja Telkomsel pada tahun ini kurang menggembirakan. Meski demikian, pemegang saham tetap anak usaha dari PT Telkom Tbk ini akan meminta paparan lengkap dari manajemen Telkom mengenai langkah yang diambil
terhadap anak usahanya.

"Jajaran manajemen Telkomsel salah satu yang akan dievaluasi. Tetapi itu setelah dibereskan induk usahanya dulu yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Kita benahi atasnya dulu, baru setelah itu bawahnya," ungkap Menneg BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, Kamis (18/11/2010).

Menurutnya, sebelum Telkomsel, pihaknya akan "membereskan" induknya lebih dahulu. Rapat Umum Penegang Saham (RUPS) pun telah ditetapkan pada 17 Desember nanti. Dipastikan, tiga manajemen teratas di Telkom bakal diganti. Namun Mustafa enggan mengungkapkan nama-nama yang akan diganti dan siapa yang akan menggantikannya. Jumlah yang sama juga akan dilakukan pada komisarisnya.

"Yang jelas untuk ganti manajemen dan komisarisnya ada yang dari internal dan eksternal," tandasnya.

Isu yang berkembang menyebutkan bahwa Rinaldi Firmansyah masih akan ditunjuk sebagai Dirut Telkom. Sementara mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal akan dijadikan Komisaris Utama Telkom. Mantan Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara, dan Mantan Direktur Utama Indosat Djhonny Swandi Sjam terpilih jadi Komisaris Telkom.(tribun)

Tags: Pemerintah, Akan, Kaji, Kinerja, PT, Telkomsel

Selengkapnya... - Pemerintah Akan Kaji Kinerja PT. Telkomsel

Hati-hati Terhadap Tawaran Diskon yang Menggiurkan

JAKARTA - Pemerintah tampaknya mulai curiga dengan cara pelaku usaha, terutama pusat perbelanjaan, yang sering menawarkan barang atau produknya ke masyarakat dengan diskon (potongan harga) tinggi.

Pasalnya, ditengarai, diskon atau semacamnya seperti obral dengan alasan cuci gudang, ternyata banyak di antaranya yang merugikan pembeli alias konsumen.

Modusnya, barang atau produk yang didiskon, harganya dinaikkan dulu baru kemudian diberi potongan harga (diskon).

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Subagyo kepada pers di sela "Franchise and Licence Indonesia Expo 2010" di JCC, Jakarta Selatan, Jumat (12/11/2010), mengatakan, banyak laporan kerugian konsumen mengenai produk yang didiskon.

"Pemerintah akan mengatur ini. Karena itulah, nantinya pedagang (yang memberikan diskon) harus menyampaikan rencana programnya seperti apa. Misalnya, dikasih hitungan price-nya (harga) berapa, diskonnya berapa. Jadi kita tahu diskon itu tidak dinaikkan dulu baru didiskon," kata Subagyo.

Diskon yang ditawarkan para pedagang dan pusat perbelanjaan seperti ini terkesan membohongi para konsumen, karena produk yang ditawarkan sebenarnya tidak didiskon.

Pasalnya, harga produk itu dinaikkan harga dulu baru didiskon yang besarannya sama dengan besaran harga yang telah dinaikkan sebelumnya.
"Harganya dinaikkan, padahal setelah diskon kembali (harganya) ternyata pada porsinya sama," katanya.

Menurut dia, pembuatan aturan itu harus dilakukan karena kecenderungan terjadi pula perang harga antar pedagang yang memberikan diskon dan kesannya tidak sehat apalagi merugikan pelaku usaha lainnya dan rantai lalu lintas distribusi barang.

"Jadi akan diatur dan diharapkan tahun depan sudah bisa diimplementasikan," kata Subagyo.

Dia mengatakan, peraturan itu nantinya akan mengakomodasi semua pihak, baik produsen, peritel, dan konsumen sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Sementara, menyusun formulasi peraturan yang akan dibuat mengenai hal itu, pemerintah juga ternyata telah melirik cara pengaturan serupa yang banyak berlaku di luar negeri seperti yang diterapkan di Eropa dan negara maju Asia.

"Di luar negeri, seperti Perancis, menerapkan pembatasan diskon. Jadi diskon tak bisa terus-menerus diberikan dan hanya di waktu tertentu disertai rincian harga yang jelas," kata Subagyo.(tribun)

Tags: Hati-hati, Terhadap, Tawaran, Diskon, yang, Menggiurkan

Selengkapnya... - Hati-hati Terhadap Tawaran Diskon yang Menggiurkan

Dibutuhkan 3000 Ton Kapulaga untuk Industri Jamu

CIAMIS - Dari 23 pabrik jamu di Indonesia membutuhkan 3.000 ton buah kapulaga (Amomum cardamomum) kering setiap tahun. Kebutuhan tersebut belum terpenuhi, sehingga sejumlah pabrik jamu besar selama ini terpaksa mengimpornya dari Pakistan.

"Bila Ciamis ingin menangkap peluang tersebut, dibutuhkan lahan 72.000 hektare untuk ditanami kapulaga. Sementara sekarang Ciamis baru memiliki 5.000 hektare tanaman kapulaga yang sudah dibudidayakan dengan baik yang menyebar di 18 kecamatan," ujar Ketua Asosiasi Petani Kapulaga Ciamis (APKC) pada pertemuan petani kapolaga dengan Perhutani dan kalangan Perbankan di Hotel Tyara Ciamis Rabu (10/11) sore. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Jabar, H Dede Yusuf, Bupati Ciamis H Engkon KOmara, Wakil Bupati Ciamis Drs H Iing Syam Arifin dan sejumlah pejabat terkait.

Permintaan buah kapulaga kata Kunkun tidak hanya dari induitri jamu tetapi juga dari usaha rumah tangga jamu gendong dan bumbu masak terutama untuk memasok kebutuhan rumah makan (RM) Padang.

Menurut Kunkun, tanaman kapol dapat tumbuh dengan baik justru dibawah naungan pohon besar. Dan harga buah keringnya cukup mahal yakni mencapai Rp 42.000/kg sehingga merupakan peluang bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kepala Perhutani Unit III Jawa Barat, Ir Bambang Setiabudi, pada kesempatan tersebut menyebutkan di Ciamis terdapat 28.000 hektar kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani yang mungkin digarap dengan system tumpangsari antara tanaman pokok dengan kapulaga.Yang tentunya melibatkan warga desa sekitar hutan.

Sedangkan potensi yang luar biasa me nurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Ciamis Ir Nurhastuti adalah hutan rakyat yang luasnya mencapai 72.000 hektare. "Areal hutan rakyat ini sangat potensi dikelola secara tumpangsari dengan tanaman kapulaga yang tentunya langsung melibat pemilik. Hutan rakyat ini menyebar hamper disemua desa di Ciamis," ujar Nurhastuti.

Sementara Wakil Gubernur Jabar H Dede Yusuf mengingatkan untuk mewujudkan Ciamis sebagai sentra tanaman kapulaga di Jabar tidak hanya membutuhkan lahan yang luas tetapi juga diperlukan dukungan modal dan teknologi. "Asosiasi butuh modal untuk menampung hasil panen petani, sementara petani butuh modal untuk membeli benih kapol. Tentunya ini perlu dukungan kalangan perbankan," ujar Wagub Dede Yusuf.

Untuk memudahkan pembinaan, pada kesempatan tersebut Wagub Dede Yusuf meminta petani kapulaga bergabung dalam asosiasi petani kapol.(tribun)

Tags: Dibutuhkan, 3000, Ton, Kapulaga, untuk, Industri, Jamu

Selengkapnya... - Dibutuhkan 3000 Ton Kapulaga untuk Industri Jamu

2011 Pemerintah Indonesia Percepat Perluasan Pembangunan

SEOUL - Pemerintah di awal 2011 akan mengumumkan cetak biru percepatan dan perluasan pembangunan di seluruh Indonesia untuk mendorong tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air.

"Bulan Januari, insya allah akan saya sampaikan `masterplan` percepatan dan peningkatan perluasan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk provinsi-provinsi di luar Jawa, apa yang harus kita lakukan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan penjelasan pada wartawan dalam perjalanan menuju Korea Selatan, Kamis.

Kepala Negara mengatakan dalam cetak biru yang disampaikan pemerintah akan dijelaskan mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah di bidang ekonomi termasuk ekonomi khusus dan ekonomi kluster.

"Kalau ada ekonomi kluster, menyangkut industri apa, siapa yang menjalankan daerah ini, negara mitra siapa saja, apa capaiannya, tujuan yang dicapai, berapa tenaga kerja yang akan dicreate dan sebagainya," kata Kepala Negara.

Presiden menjelaskan potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk mengembangkan kemampuan ekonomi sebetulnya luar biasa namun belum dioptimalkan.

Kepala Negara mencontohkan kenaikan income per kapita selama enam tahun terakhir sejak 2004 dari semula dikisara 1186 dolar AS menjadi 3000 dolar AS.

Terkait kunjungannya ke Korea Selatan dan Jepang, Presiden mengatakan, kedua negara memiliki hubungan kerja sama ekonomi yang sangat baik dengan Indonesia.

"Korea Selatan dan Jepang adalah partner kita. Oleh karena itu, setiap saya hadiri pertemuan multilateral, tidak hanya agenda multilateral saja, namun juga ada bilateral objective," tegasnya.

Presiden mengakui bahwa masih banyak masalah yang harus dibenahi, antara lain penyempitan akses-akses proses ekonomi (bottlenecking), penyimpangan pelaksanaan regulasi yang berujung pada korupsi serta kelemahan-kelemahan lainnya.

Namun demikian, ia meminta agar kemajuan yang sudah dicapai juga dinilai secara objektif sehingga hal itu justru mendorong dilakukannya perbaikan dari kekurangan yang ada.

"Dengan visi dan strategi yang benar dan kebijakan yang benar dengan tekat yang sungguh luar biasa tahun mendatang hampir pasti capaian kita lebih baik. Saya optimis, saya mengajak rakyat Indonesia juga untuk optimis," tegasnya.

Presiden menegaskan,"mari menjadi bangsa yang `positive thinking`, optimis, pandai menghargai jerih payah dan keringat orang lain, dan memberikan kontribusi. Kritik boleh tapi bangsa ini tetap harus berkarakter dengan baik dan melihat masa depan dengan pengharapan."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, Kamis Malam pukul 20:15 waktu Seoul atau pukul 18:15 WIB tiba di Bandara Incheon Korea Selatan.

Presiden dan rombongan dijadwalkan menghadiri KTT G-20 di Seoul pada Jumat (12/11) pagi.

Turut serta dalam rombongan Presiden, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tandjung, dan sejumlah pejabat lainnya.

Presiden pada Jumat pagi dijadwalkan menghadiri rangkaian kegiatan G-20 yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari yaitu kelompok kerja (working group) yang terbagi dalam lima sesi, satu sesi "working lunch" dan sesi komunike bersama serta sesi foto bersama.

Pada Jumat sore (12/11), Presiden bertolak menuju Yokohama Jepang untuk menghadiri KTT APEC. (P008/K004/ant)

Tags: 2011, Pemerintah, Indonesia, Percepat, Perluasan, Pembangunan

Selengkapnya... - 2011 Pemerintah Indonesia Percepat Perluasan Pembangunan