ICW Nilai Positif Pembentukan Pansus Kasus Mafia Pajak

JAKARTA - Anggota Dewan Etik Indonesian Corruption Watch (ICW) Bambang Widjojanto menilai positif wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR untuk menangani kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus H Tambunan.

"Jika pembentukan pansus itu memberikan manfaat untuk masyarakat dan negara, silakan saja," kata Bambang Widjojanto di sela pentas musik Gipsi (Gerakan Anti Korupsi) di Depok, Jawa Barat, Selasa.

Menurut dia, pembentukan pansus mafia pajak oleh DPR tentunya dilakukan dalam perspektif untuk mendorong percepatan penyelesaian kasus Gayus Tambunan karena DPR merupakan lembaga pengawas, bukan lembaga penegak hukum.

Bambang yang gagal terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga menyatakan pembentukan pansus mafia pajak tidak perlu dikhawatirkan bakal menggeser kasus Gayus dari ranah hukum ke ranah politik, sepanjang DPR tetap berada pada fungsinya sebagai lembaga pengawas.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Marwan Jakfar mengatakan, fraksinya akan mengusulkan pembentukan pansus kasus mafia pajak Gayus Tambunan guna mengungkap kasus-kasus pajak di sekitar mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tersebut.

"Fraksi PKB akan mengusulkan agar DPR membentuk pansus kasus Gayus agar kasus pajak yang besar-besar ini tidak hilang atau dialihkan dengan isu pajak untuk warteg (warung Tegal)," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/12).

Menurut Marwan, pansus kasus Gayus Tambunan bisa beranggotakan Komisi III, Komisi XI, dan Komisi VI DPR.

"Usulan pembentukan Pansus Gayus Tambunan ini bukan untuk menekan salah satu partai politik. Usulan ini `clear` agar kasus pajak menjadi transparan," katanya.

Jika dibentuk pansus, menurut dia, maka DPR bisa memanggil dan meminta penjelasan kepada semua pihak yang terkait dengan kasus pajak.

"Masak kasus pajak yang nilainya sangat besar yang terlibat hanya Gayus sendiri. Ini sulit dipercaya," katanya.

Marwan berharap usulan pembentukan pansus kasus Gayus Tambunan tersebut sudah disampaikan ke Badan Musyawarah DPR sebelum memasuki masa reses 20 Desember 2010.(*)

R024/B/S024/ant

Tags: ICW, Nilai, Positif, Pembentukan, Pansus, Kasus, Mafia, Pajak

Berita Terkait

Korupsi News

• Lingkungan Wamendikbud di Laporkan M Nuh terkait Korupsi
• KPK Tetapkan 5 Target di Tahun 2011
• Pemkab Lumajang Akan Mengembalikan Penyimpangan Dana DAK 2008
• Terkait Kasus Sisminbakum, Yusril Bantah Terima Suap
• Dugaan Upaya Penyuapan Bisa Berubah Menjadi Penyuapan
• Survey TI Mengatakan Korupsi di Seluruh Dunia Kian Parah
• Pengadaan Buku Siswa Dindik Kota Kediri Tahun 2009 Diduga Bermasalah
• Sikap Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Masih Lemah
• Gayus Masih Menyimpan Uang 7 Miliar di Rumah