JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung mendukung usulan pemerintah bahwa kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebaiknya dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung, sebagaimana tercantum pada Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY.
"Dalam dinamika kehidupan politik kita, terutama di era demokrasi seperti saat ini, kegiatan yang terkait tugas-tugas pemerintahan harus diproses secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Rekrutmen pimpinan pemerintah di tingkat daerah tetap melalui proses yang diatur undang-undang, melalui pilkada secara langsung," kata Akbar di sela-sela diskusi politik dan ekonomi di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (9/12/2010).
Akbar mengatakan, dirinya dan juga pemerintah menghormati keistimewaan Yogyakarta. Dikatakan, Yogyakarta memiliki akar sejarah yang kuat terkait perjuangan memperoleh kemerdekaan. Namun, pemberian keistimewaan ini tak boleh menabrak konstitusi. "Kita ini negara demokrasi, negara hukum. Konstitusi harus jadi pegangan kita," kata Akbar.
Soal adanya tuntutan referendum, Akbar mengatakan, hal tersebut bukan usulan yang baik. Pasalnya, hal ini bisa memicu daerah-daerah yang lain menuntut hal yang sama jika mereka menemui masalah.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaifuddin, secara terpisah, mengatakan, keputusan pemerintah bahwa kepala daerah DIY harus dipilih melalui pilkada mencerminkan bahwa pemerintah tak mampu menangkap aspirasi masyarakat.
"Itu substansinya mengecilkan keistimewaan DIY. F-PPP akan all out menolak setiap upaya yang mengingkari sejarah keistimewaan DIY dalam konteks keutuhan NKRI. Hati-hati, penyikapan DIY yang tak bijak justru akan jadi bumerang bagi keutuhan kita semua," katanya kepada Kompas.com.(kompas)
Tags:
0 komentar:
Tuliskan Komentar Anda