JAKARTA - Sikap ngotot Ketua DPR Marzuki Alie dan sejumlah anggota DPR untuk meneruskan pembangunan gedung baru DPR menunjukkan wakil rakyat telah berkhianat kepada rakyat. Disarankan, dana pembangunan gedung sebesar Rp1,6 triliun itu dialihkan untuk 50 ribu mahasiswa berprestasi yang tidak mampu.
Demikian Forum Indonesia Sejahtera (FIS), dalam siaran persnya, Sabtu (5/9). "Bea siswa itu bisa untuk lima tahun atau bisa juga digunakan untuk tunjangan kesehatan bagi 1 juta balita di Indonesia."
Bea siswa dan tunjangan kesehatan itu, menurut FIS, sangat strategis karena mahasiswa dan balita merupakan generasi masa depan. "Karena itu FIS mengetuk hati nurani pimpinan dan anggota DPR untuk menarik kembali niat mereka meneruskan pembangunan gedung baru DPR tersebut."
Lembaga beranggotakan aktivis dan organisasi masyarakat di Bandung, Jakarta, Surabaya itu juga berpendapat keberadaan wakil rakyat di DPR pada hakikatnya adalah sebagai penyambung lidah penderitaan rakyat. Dewasa ini para anggota DPR tahu benar, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai lebih dari 30 juta, sementara kehidupan rakyat jelata di tanah airpun belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
Kesulitan hidup masyarakat dalam biaya pendidikan anak-anaknya, biaya rumah tangga akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga bahan-bahan pokok seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dan DPR. Itu lebih baik dari pada meneruskan rencana pembangunan gedung DPR.
FIS mengingatkan agar DPR tetap beraktivitas di gedung lama karena gedung itu memiliki nilai historis yang tinggi. Negara-negara di dunia umumnya menempatkan para wakil rakyatnya di gedung-gedung bersejarah mereka.
Parlemen AS berkantor di Capitol Hill (Gedung Kongres) di Washington AS yang dibangun abad ke-19 (1799-1810); parlemen Inggris di Westminster Hall yang dibangun abad ke-11, bekas istana raja Inggris (digunakan jadi gedung parlemen sejak abad 13); Binnenhof (Parlemen Belanda) menggunakan bangunan sejak abad 15; Reichstag (istana parlemen Jerman) menggunakan bangunan abad ke-19 (dibangun 1884-1894); dan gedung parlemen Jepang dibangun th 1920. Begitu juga parlemen Singapura dan Thailand berkantor di gedung-gedung bersejarah mereka.(inilah)
0 komentar:
Tuliskan Komentar Anda