Pembatasan BBM Kebijakan Tak Pro Rakyat

Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, rencana Pemerintah menerapkan kebijakan larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua merupakan kebijakan yang aneh dan tak pro rakyat.

Menurutnya, tak ada satu negara pun di dunia yang membedakan harga BBM untuk masing-masing kendaraan. "Ini sebuah kebijakan yang terasa aneh, dibedakan harga premium motor dan mobil. Tidak ada di negara manapun kebijakan kendaraan dibedakan. Terlihat jelas kebijakan ini tidak pro rakyat," kata Pramono, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/5/2010).

Para pengguna kendaraan roda dua, justru harus dilindungi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan secara ekonomi. "Mereka yang naik motor itukan yang naik kelas dari naik sepeda beralih ke motor. Seharusnya tidak dibedakan, tapi dilindungi," ujar mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Alasan penghematan konsumsi BBM bersubsidi, menurutnya, tidak tepat. Pemerintah, dalam hal ini BP Migas, harus memikirkan mencari cadangan minyak baru. "Selama ini masih mengandalkan sumber minyak jaman Belanda. BP Migas harus berani mencari cadangan minyak baru. Misalnya di Indonesia Timur," kata Pramono.

(kompas.com)

Berita Terkait