JAKARTA - Usulan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kecamatan Jonggol, Bogor Jawa Barat, diduga untuk kepentingan pribadi pengusaha besar dan politisi.
Mereka ditengarai sudah memiliki sebagian besar tanah di Jonggol. Sehingga, jika nanti pusat pemerintahan pindah ke sana, yang bersangkutan akan menangguk untung besar.
"Pemindahan ibu kota ke Jonggol itu politis. Konon, salah seorang petinggi partai sudah memborong tanah di sana," ujar ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri kepada INILAH.COM, Minggu (7/11/2010).
Siapa mereka? Mantan politisi Partai Amanat Nasional itu enggan mengungkapkannya. "Gak usah di sebutlah. Semua orang juga tahu siapa dia," ucap Faisal.
Menurut Faisal, kejadian ini serupa dengan Malaysia. Negeri jiran tersebut memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Namun pada kenyataan, pembangunan Putrajaya dikelola oleh swasta yang disebut-sebut kroni penguasa negeri jiran itu.
Menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan itu tidak perlu. Masalah utama kesemrawutan Kota Jakarta karena ialah tidak adanya manajemen dan penataan yang baik serta koordinasi antarkota satelit penyokong Jakarta.
Wacana Jonggol sebagai Ibukota baru, telah muncul sejak masa pemerintahan Orde Baru. Wacana ini hidup lagi setelah sejumlah politisi dan pengamat tata kota. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun kemudian melontarkan wacana pemindahan ibu kota. Wacana tersebut kembali mencuat belakangan setelah kemacetan makin parah melanda Jakarta. Ibu kota pun kerap lumpuh oleh banjir dan kemacetan lalu lintas. [nic/inilah]
Home » Politik » Wacana Pemindahan Ibukota Terindikasi Politis
Wacana Pemindahan Ibukota Terindikasi Politis
Minggu, 07 November 2010Tags:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Tuliskan Komentar Anda