Serbuan Mobil China Mimpi Buruk Industri Otomotif

Rabu, 31 Maret 2010

Jakarta - Lahirnya kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan China menimbulkan kekhawatiran produk China yang kualitasnya masih dipertanyakan ditakuti akan membanjiri Indonesia.

Sebab bila mereka sudah menginvasi pasar nasional dengan produk-produk yang berkualitas seperti sekarang ini, itu akan menjadi mimpi buruk bagi pasar Indonesia.

"Mimpi buruk kalau orang kita sudah suka merek China, karena itu kita semua harus bersiap," ujar CEO Auto2000 Jodjana Jody dalam Talkshow Talk To CEO di radio Trijaya FM, Rabu (31/3/2010).

Karena itulah setiap pabrikan otomotif di Indonesia harus segera berbenah diri dengan meningkatkan standar kualitas dan pelayanan mereka serta SDM yang handal untuk membendung arus penjualan produk China di masa depan.

Kesiapan sudah menjadi keharusan ketika perjanjian ini sudah ditandatangani. Sebab bila tidak berhati-hati, pasar akan diinvasi oleh produk-produk China ini.

Invasi produk China ini menurut Jody sudah bisa dilihat si perdagangan handphone dimana sekarang sudah banyak sekali merek handphone China yang beredar yang pada akhirnya menggerus market merek-merek yang sudah ada sebelumnya.

Di sektor otomotif geliat China pun sudah bisa dirasakan di perdagangan kendaraan roda dua alias motor.

"Dulu ketika pertama kali masuk motor China belum siap, tapi yang kedua (sekarang) mereka sudah lebih ready," paparnya.

Masuknya produk-produk China itu menurut Jody mengkhawatirkan karena beberapa hal, terutama karena masalah kualitasnya yang meragukan serta harga jualnya yang miring.

"Kita tidak mau someday orang kita jatuh cinta pada merek China," tegasnya.

( syu / ddn )

Selengkapnya... - Serbuan Mobil China Mimpi Buruk Industri Otomotif



Pajak Miras Hanya Rp 4,1 M, Dewan Minta Substansi Diubah

Bandung - Salah satu anggota pansus 4 DPRD Kota Bandung, Lia Noer Hambali menyatakan pendapatan Pemkot Bandung dari pajak minuman beralkohol hanya Rp 4,1 miliar dan tidak sebanding dengan efek yang ditimbulkan. Untuk itu, Lia menuntut perubaahan substansi dalam raperda miras yang tengah digodok.

Lia menyebut besaran pajak yang berasal dari minuman beralkohol pada tahun 2009 hanya mencapai Rp 4,1 miliar.

"Jumlah itu kecil sekali untuk pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah-red). Untuk apa kita korbankan masyarakat hanya untuk pendapatan yang tidak seberapa. Rp 4,1 miliar itu berapa persennya dari Rp 2 triliun sih?" ujar Lia.

Melihat potensi pendapatan miras yang tidak besar, Lia menilai hal itu sudah cukup menjadi alasan untuk merubah substansi dalam raperda miras tersebut. Apalagi, kata Lia, dalam kegiatan eksplorasi dengan sejumlah elemen masyarakat, 80 persennya meminta isi raperda adalah pelarangan miras total.

"Yang tidak menyetujui ya dinas yang mengajukan itu sendiri (Disindag-red)," ujar Lia.

Lebih lanjut Lia mengatakan, dalam rapat pansus sebelumnya, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) mengaku membutuhkan minuman beralkohol untuk ritual keagamaan.

"Saya juga baru tahu kalau ternyata ada ritual keagamaan yang membutuhkan minuman tersebut," kata Lia.

Melihat kenyataan seperti itu, menurut Lia akan ada pendekatan khusus untuk agama tertentu yang mebutuhkan minuman beralkohol untuk sebuah ritual.

"Kami sedang mendalami bagaimana caranya kebutuhan keagamaan itu dapat terpenuhi, sementara yang lainnya dilarang.

(avi/avi)
Selengkapnya... - Pajak Miras Hanya Rp 4,1 M, Dewan Minta Substansi Diubah



Diteriaki Maling, Gayus Tetap Tenang...

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tumbunan, tersangka pencucian uang dan mafia pajak, tidak mengetahui penonaktifan 10 atasannya. "Oh ya... saya tidak tahu," kata Gayus di dalam pesawat Garuda Indonesia yang membawanya dari Singapura ke Jakarta, Rabu (31/3/2010).

Ia mengatakan tidak pernah mendengar berita yang mengabarkan 10 atasan Gayus dinonaktifkan. Meski begitu, raut mukanya tidak menggambarkan kaget.

Gayus kembali ke Jakarta setelah sekitar seminggu berada di Singapura. Di dalam pesawat, Gayus menolak memberikan keterangan seputar pelariannya ke Singapura. Ia hanya tersenyum menjawab pertanyaan beberapa wartawan yang turut mengantarnya ke Jakarta.
Gayus kembali ke Jakarta tanpa ditemani istri dan anaknya, yang sebelumnya juga dikabarkan berada di Singapura.

Gayus mengelak ketika dikonfirmasi ditemani oleh seorang saudara dekatnya dari Singapura. Seseorang beraut wajah serupa dengan Gayus turut dalam rombongan kepolisian. "Masa, tanya saja sendiri (apakah dia saudara saya atau bukan)," katanya.

Saat Gayus tiba di Jakarta, sekitar 200 warga meneriaki Gayus dan berupaya mendekati pria berbaju hitam itu.

"Maling! Perampok!" teriak warga.

Meski diteriaki, Gayus tetap terlihat tenang.
Selengkapnya... - Diteriaki Maling, Gayus Tetap Tenang...



Kabareskrim: Kepulangan Gayus atas Jaminan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi mengatakan, Gayus Tambunan, staf Direktorat Jenderal Pajak, secara sukarela pulang ke Tanah Air setelah Polri menjamin akan bersikap profesional. "Kami bisa berikan jaminan, yang bersangkutan bersedia kembali," kata Ito yang ditemui saat mengantar Gayus di atas pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan Singapura-Jakarta, Rabu (31/3/2010).

Menurutnya, Satgas dan Mabes Polri meyakinkan kepada Gayus bahwa polisi akan bertindak profesional dalam menangani kasus yang dituduhkan kepada karyawan Ditjen Pajak golongan III A itu.
Penjemputan Gayus berhasil dilakukan berkat kerja sama Otoritas Keamanan Singapura, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, dan pihak imigrasi setempat. "Terutama Kedutaan Indonesia," kata Ito.

Gayus dibawa pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Garuda Indonesia bernomor penerbangan GA-829. Dia berangkat dari Singapura pukul 15.20 waktu setempat. Gayus yang mengenakan baju kaus lengan panjang warna hitam dan celana coklat muda tampak tenang. Meskipun demikian, ia menolak memberikan keterangan kepada wartawan yang mendekatinya dalam pesawat.

Setiba di bandara, Gayus diserbu warga yang meneriakkan kata-kata, "Maling, maling!" Bahkan, mobil polisi sempat diadang oleh warga yang marah atas dugaan kejahatan yang dilakukan Gayus.
Selengkapnya... - Kabareskrim: Kepulangan Gayus atas Jaminan Polri



Temukan Kafe Belum Bayar Pajak, Tim Gabungan Terjun Lakukan Inventarisasi


MADIUN - Bukti-bukti dugaan bocornya pengelolaan pajak tempat hiburan mulai dikantongi Pemkot Madiun. Setidaknya, berdasarkan hasil inventarisasi tim gabungan dari Dispenda, Satpol PP dan KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu). Senin (29/3) malam, tim gabungan terjun langsung melakukan pendataan di empat kafe di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Temuannya, hanya satu kafe yang sudah memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

Empat tempat hiburan yang didatangi petugas adalah kafe Arwana di kompleks pasar ikan, kafe Noris di kompleks ruko Pasar Sri Jaya, Jalan Imam Bonjol. Selanjutnya, tim gabungan ke kafe Livia di Kelurahan Rejomulyo, dan kafe Ardiles di Jalan S. Parman. Kepada pemilik atau pengelola kafe, tim meminta penjelasan seputar pajak yang dibayarkan selama ini.

Midi Hartono, Kepala Dispenda Kota Madiun yang ikut dalam rombongan tim gabungan menyebutkan, ada tiga kafe yang melanggar Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang pajak hiburan. Serta, Perda Nomor 5 tahun 2001 tentang pajak restoran. Dikatakan, proses inventarisasi ini sekaligus untuk menertibkan pemilik usaha yang melanggar perda. ''Mereka belum menyetorkan pajak hiburan dan restoran,'' jelas Midi, kemarin.

Sesuai perda, kata Midi, ada dua pajak yang bisa dikenakan untuk tempat hiburan. Yakni pajak hiburan dan restoran. Dijelaskan, pajak yang dikenakan untuk jenis hiburan karaoke dengan menyediakan jasa room, sebesar 25 persen. Dengan catatan, pemilik usaha menetapkan tarif kepada konsumen untuk mendapatkan hiburan karaoke. Sedangkan bagi yang menyediakan restoran, dikenai tarif pajak 10 persen. ''Untuk inventarisir malam ini (kemarin malam, Red) kami fokuskan menggali sektor pendapatan pajak daerah yang baru,'' tambah Midi.

Inventarisasi yang dilakukan tim mendapati setidaknya ada tiga kafe yang belum menyetorkan pajak. Meliputi kafe Noris, Livia dan Ardiles. Sesuai kesepakatan, pemilik kafe langsung disodori formulir pendaftaran dan pendataan untuk mendapatkan NPWPD. Potensi pendapatan daerah dari tiga kafe itu, setiap bulannya diprediksi sekitar Rp 3 juta lebih.

Di kafe Noris yang ada di kompleks ruko pasar Sri Jaya misalnya, berdasar hitungan tim, usaha yang baru beroperasi 2,5 bulan ini dikenai pajak hiburan plus restoran, mencapai Rp 2.250.000 perbulan. Hitungan tim ini didasarkan dari jumlah tiga room karaoke yang disewakan rata-rata perjam Rp 30 ribu, per-room. Dan, penjualan makanan dan minuman, yang omzetnya perhari sekitar Rp 250 ribu. ''Kami memang belum membayar pajak, dan memang belum tahu proses mengurusnya,'' ujar Sugiono, pemilik kafe Noris.

Sedangkan di kafe Livia di Kelurahan Rejomulyo, tim mendapati pemilik usaha hanya menyewakan satu hall karaoke. Setelah dihitung, tempat hiburan ini dikenai pajak hiburan Rp 450 ribu perbulan. Selanjutnya, untuk kafe Ardiles, di Jalan S Parman, pemilik usaha dikenai pajak hiburan Rp 700 ribu perbulan.

Sugiati, pemilik usaha kafe Ardiles sempat mengeluhkan besarnya pajak. Sebab, dari tiga room karaoke, dengan operasi sekitar enam jam, usahanya dikenai pajak hiburan sebesar Rp 900 ribu. ''Mohon dikurangi, persoalannya kadang sepi, kadang ramai tamunya. Saya di rumah ini juga ngontrak,'' tuturnya.

Informasinya, tim gabungan akan melakukan inventarisasi potensi pajak ke kafe lain di semua kecamatan. Sementara, tim inventarisasi juga menemukan ada sejumlah kafe yang bermasalah dari sisi perizinan bangunan. Misalnya, tidak mengantongi IMB dan izin HO atau gangguan. Totok Sugiharto, kepala KPPT Kota Madiun yang ikut dalam rombongan tim, langsung melakukan pendataan. (ota/irw)
Selengkapnya... - Temukan Kafe Belum Bayar Pajak, Tim Gabungan Terjun Lakukan Inventarisasi



Hujan Deras, Sejumlah Kawasan Banjir

MAGETAN - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Magetan, Selasa siang hingga sore kemarin (30/3), membuat jalan di kawasan Banjeng, Desa Purwosari, Kecamatan Kota, kebanjiran. Akibatnya, arus lalu lintas sempat terganggu.

Air dari saluran meluap hingga menutup badan jalan setinggi lutut orang dewasa. Akibatnya, jalanan sempat terputus beberapa jam. ''Banjir ini sudah tidak seberapa mas. Dulu sebelum saluran dibuat tanggul yang lebih tinggi, hujan sebentar saja pasti meluap,'' kata Andri, warga Purwosari yang menyaksikan banjir.

Penuturan sejumlah warga, 10 tahun lalu atau sebelum tanggul ditinggikan, kawasan tersebut memang rawan banjir. Hal itu karena air kiriman dari arah Magetan barat dan utara tumplek blek menuju saluran di kawasan Banjeng ini.

''Sekarang sudah jarang banjir. Tapi, hujan tadi (kemarin, Red) sangat deras. Sehingga saluran tak mampu menampung. Maka air meluap hingga ke jalanan,'' terang Andri, yang bekerja di Kota Madiun tersebut.

Sejumlah kendaraan roda dua dan empat mencoba melintas. Ada yang berani dan ada pula yang nekat. Namun, kebanyakan pengguna jalan memilih jalur pintas atau kembali belok kanan.

Baru-baru ini, pagar milik warga yang menghuni di sisi timur juga dibangunkan tanggul penahan setinggi sekitar satu meter. Kondisi tersebut membuat air luapan dari saluran tidak sampai masuk rumah warga.

Kondisi Pasar Banjeng Purwosari juga aman. Menurut beberapa warga, sebelum dibangun tanggul dan tembok pembatas yang tinggi, wilayah ini acap kali diterjang banjir akibat luapan air sungai.

Akibat hujan kemarin siang hingga sore sekitar pukul 17.00 itu, sejumlah titik di wilayah Kota Magetan juga tergenang. Salah satunya di sekretariat Pengcab PSSI di kompleks Stadion Yosonegoro.

Bersamaan dengan rapat harian Pengcab PSSI, air masuk ke sekretariat setinggi mata kaki orang dewasa. Akibatnya, ruangan rapat tersebut penuh air yang merupakan limpahan dari jalan raya.

Kondisi itu membuat pengurus yang sedang membahas program PSSI harus menaikkan kaki ke kursi bila tidak ingin berbasah-basah ria. ''Setiap hujan deras, air pasti masuk ke secretariat,'' kata Suhardi, pengurus Pengcab PSSI di biro sarana dan prasarana.

Wakil Ketua Pengcab PSSI, Ubaidullah Rido hanya bisa tersenyum kecut melihat kenyataan ruang kesekretariatan tergenang air limpahan dari jalan raya. Beruntung, sejumlah inventaris kantor sudah diamankan. ''Kami berharap ada perhatian dari pemkab. Karena, stadion ini juga aset pemkab,'' kata Ridho.

Akibat hujan deras kemarin, arus sungai yang melintas di wilayah kota juga penuh dengan air. Di jalur GOR Ki Mageti hingga kawasan Carat, titik rawan longsor harus diwaspadai pengguna jalan. Terutama, di tikungan di dekat jembatan kali Gandong II yang longsor. (rif/isd)
Selengkapnya... - Hujan Deras, Sejumlah Kawasan Banjir



Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Baru Korupsi Kemlu

akarta (ANTARA News) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah menetapkan lima tersangka baru kasus dugaan penggelembungan biaya tiket perjalanan diplomat di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) periode 2006-2009.

"Dengan penetapan lima tersangka baru, berarti saat ini sudah ada 10 tersangka," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy, seusai menghadiri acara "coffee morning" antara Jaksa Agung, Hendarman Supandji dengan Forum Wartawan Kejagung (Forwaka), di Jakarta, Rabu.

Lima tersangka sebelumnya, yakni I Gusti Putu Adnyana dan Syarif Syam Arman, keduanya menjabat sebagai bendahara biaya perjalanan diplomat Kemlu.

Kemudian, Ade Wismar Wijaya (mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu)), Syarwani Soeni (Direktur Utama PT Indowanua Inti Sentosa/travel), dan Ade Sudirman (staf Biro Keuangan Kemlu).

Jampidsus menyatakan kelima tersangka baru kasus Kemlu itu, merupakan pihak travel atau biro perjalanan yang mengurusi tiket perjalanan para diplomat di lingkungan Kemlu.

Disebutkan, kelima tersangka dari pihak travel itu, yakni, Nurwijayanti (Dirut PT A), Herron Dolfa (Dirut PT K), Tjasih Litasari (Manajer Operasional PT P), Danny Limarga (Dirut PT S) dan Jean Hartaty (Manajer Operasional PT B).

"Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di kemlu itu," katanya.

Sementara itu, mengenai mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemlu Imron Cotan yang belum ditetapkan menjadi tersangka, karena pihaknya hanya memiliki satu keterangan saja melalui testimoni tersangka Ade Wismar.

"Soal temuan uang di brankas IC, itu merupakan uang pemberian dari Ade Wismar yang kemudian ditolak oleh IC," katanya.

Selanjutnya, ia menambahkan sekretaris IC sengaja menyimpan uang pemberian itu sebanyak tiga kali di brankas hingga saat ada pemeriksaan ditemukan ada uang sebesar Rp600 juta.

"Uang itu tidak langsung dikembalikan oleh sekretarisnya meski sudah ditolak oleh IC, mungkin akan diserahkan pada akhir tahun," katanya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus, Arminsyah menyatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap 21 saksi yang dilakukan penyidik sampai 10 Maret 2010 didapatkan fakta hukum adanya catatan penggunaan atau pemanfaatan dana yang berasal dari tindakan penggelembungan tiket tersebut.

"Bahwa dalam pembayaran biaya perjalanan diplomat, kedua tersangka itu menerima surat penagihan dari travel, di mana dalam mengajukan penagihan atau invoice tersebut, pihak travel mengosongkan nilai tagihan dalam tanda terima," katanya.

Dijelaskan, pembelian tiket untuk diplomat itu tidak melalui proses pemesanan.

"Namun diplomat tersebut membeli tiket di luar negeri dan meminta refund (pengembalian) tiket kepada travel," katanya.

Kemudian, setelah refund tiket dibayarkan sesuai harga asosiasi penerbangan internasional (IATA) oleh travel, diajukan tagihannya ke Biro Keuangan Deplu.

"Namun sebelumnya pihak travel diduga menaikkan harganya sebesar kurang lebih 25 persen dari harga IATA," katanya.

Selanjutnya Biro Keuangan Kemlu mengajukan pencairan dana ke KPPN diduga dengan menaikkan tagihan tersebut kurang lebih 25 persen dari harga IATA.

"Sehingga terjadi dua kali mark up (penggelembungan)," katanya.
(R021/B010)
Selengkapnya... - Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Baru Korupsi Kemlu



Gayus Tak Akan Lewat Pintu VIP

Tangerang (ANTARA News) - Gayus Tambunan tidak diperkenankan melalui pintu VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, karena akses itu hanya untuk pejabat penting yang menyangkut tugas dan kepentingan negara.

"Tidak mungkin Gayus lewat pintu VIP dan hanya diperbolehkan melalui Terminal II E kedatangan luar negeri," kata asisten Officer in Charge Bandara Soekarno Hatta, Erwin Revianto, kepada ANTARA, Rabu.

Erwin membantah informasi bahwa Gayus yang diterbangkan dari Bandara Internasional Changi Singapura, akan keluar dari Bandara Soekarno-Hatta mengunakan fasilitas VIP bandara terbesar di Indonesia itu.

Dia mengatakan, fasilitas VIP bandara hanya untuk tamu penting dan terhormat, bukan oknum yang diduga terkait tindak kriminal.

Erwin menyatakan tidak mungkin otoritas Bandara mengizinkan Gayus lewat melalui ruang VIP, sekalipun Mabes Polri memintanya demi menjaga kenyamanan penumpang pesawat lainnya jika Gayus lewat pintu biasa.

Dia mengaku pengelola bandara PT Angkasa Pura II belum berkoordinasi mengenai pengamanan kedatangan Gayus dari Singapura ke Tangerang. (*)
Selengkapnya... - Gayus Tak Akan Lewat Pintu VIP



Presiden Minta Reformasi Birokrasi dan Hukum Dilanjutkan


Tulungagung (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta supaya reformasi birokrasi dan penegakan hukum terus dilanjutkan, sekalipun muncul kasus penggelapan pajak yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus HP Tambunan.

"Intinya bahwa proses penegakan hukum harus ditegakkan dimanapun. Jangan berhenti reformasi birokrasi," kata juru bicara presiden Julian A Pasha di sela-sela mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau peternakan kambing di Tulungagung, Jatim, Rabu.

Julian mengatakan bahwa kasus Gayus telah ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan pembenahan internal.

Ia mengemukakan bahwa pemerintah telah membentuk tim pengarah untuk reformasi birokrasi secara menyeluruh yang langsung dipimpin oleh wakil presiden.

Menurut dia, setelah kunjungan kerja di Jawa Timur, Presiden akan menerima laporan langsung dari Wapres, Menkeu dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi terkait perkembangan tertangkapnya Gayus.

Ia mengatakan, secara langsung Presiden belum mengeluarkan pernyataan khusus terkait kasus Gayus.
(G003/B010)
Selengkapnya... - Presiden Minta Reformasi Birokrasi dan Hukum Dilanjutkan



Polri Tangkap Gayus di Hotel Mandarin Meritus Orchard Singapura

Jakarta - Polri mengamankan Gayus Tambunan di Hotel Mandarin Orchard Road Singapura. Gayus menyerahkan diri tanpa perlawanan.

"Dia sudah di tangan," kata sumber detikcom, Selasa (30/3/2010).

Gayus bersama keluarganya langsung diamankan Tim Polri yang dipimpin Kombes Pol M Iriawan. Selain itu hadir pula tim independen di lokasi menyaksikan penangkapan Gayus. (ndr/gah)


Selengkapnya... - Polri Tangkap Gayus di Hotel Mandarin Meritus Orchard Singapura



Hotel Tempat Gayus Menginap Bertarif Termurah Rp 1,7 Juta Per-Malam

Jakarta - Berakhir sudah pelarian Gayus Tambunan. Mantan pegawai Pajak itu ditangkap Polri di Hotel Mandarin Orchard, Singapura. Seperti apa Hotel Mandarin Orchad itu?

Penelusuran detikcom, Rabu (31/3/2010), Hotel tempat Gayus bersembunyi ini termasuk hotel bintang lima. Hotel berkelas ini terletak di lokasi elit tujuan wisata belanja yakni di Orchard Road.

Lokasi hotel ini hanya berjarak 20.39 km dari Bandara Internasional Singapura. Layanan serba wah bisa didapatkan pengunjung tamu hotel ini. Tarif termurah hotel ini Rp 1.755.390 per-malamnya.

Gayus ditangkap tim independen Polri setelah sebelumnya dikepung. Gayus menyerahkan diri tanpa perlawanan. "Dia sudah di tangan," kata sumber detikcom.

Gayus bersama keluarganya langsung diamankan Tim Polri yang dipimpin Kombes Pol M Iriawan. Selain itu hadir pula tim independen di lokasi menyaksikan penangkapan Gayus. (Rez/ndr)


Selengkapnya... - Hotel Tempat Gayus Menginap Bertarif Termurah Rp 1,7 Juta Per-Malam



Gayus Akan Diterbangkan ke Indonesia Pagi Ini

Jakarta - Gayus Tambunan akan diterbangkan ke Indonesia pada Rabu (31/3/2010) pagi. Gayus akan langsung diterbangkan dengan pesawat komersil melalui Bandara Changi, Singapura.

"Mudah-mudahan Rabu pagi sudah tiba di Indonesia," kata sumber detikcom

Gayus akan tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Dia dikawal tim dari Polri yang dipimpin Kombes Pol M Iriawan.

Selain tim dari Polri, tim independen dari Kompolnas serta Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi juga ikut mengawasi penangkapan Gayus ini. Belakangan menyusul bergabung tim dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana dan Mas Achmad Santosa.

Gayus diamankan pada Selasa (30/3) malam di Hotel Mandarin Orchard, Singapura. Tidak ada perlawanan yang dilakukan pegawai pajak itu, dia menyerah sukarela.

(ndr/Rez)


Selengkapnya... - Gayus Akan Diterbangkan ke Indonesia Pagi Ini



KBRI Koordinasi Imigrasi Singapura Agar Tambunan Pulang

Batam (ANTARA News) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura berkoordinasi dengan beberapa pihak pemerintah Singapura termasuk keimigrasian negeri tersebut agar mendorong Gayus HP Tambunan kembali ke Indonesia.

"Kami telah melakukan koordinasi itu," kata Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI Singapura Yayan Ganda Hayat Mulyana ketika dihubungi ANTARA dari Batam, Selasa malam.

KBRI sendiri telah menyiapkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) untuk digunakan Tambunan setelah mulai Senin Kementerian Hukum dan HAM memblokir paspor yang dipakainya untuk ke Singapura.

Gayus HP Tambunan ketika hendak menjalani pemeriksaan internal di Ditjen Pajak dan pemeriksaan penyidik Mabes Polri soal keberadaan dana di rekeningnya sebesar Rp24,6 miliar, berangkat ke Singapura pada 24 Maret 2010.

Tim yang dipimpin Kabareskrim Mabes Polri Kombes Pol Ito Sumardi sudah berada di Singapura, tetapi hingga pukul 22.20 WIB belum ada konfirmasi Tambunan akan menyerahkan diri.

Yayan mengatakan, aparat Polri tidak dapat menginvestigasi atau menegakkan hukum di Singapura yang berada di luar yuridiksi, dan karena antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura belum ada perjanjian ekstradisi.

Meski demikian, kata Yayan, petugas Polri dapat membujuk Tambunan untuk kembali ke Indonesia dengan menggunakan SPLP.

Di Batam pada Selasa beredar kabar, Tambunan akan kembali ke Indonesia melalui Terminal Feri Internasional Harbour Front Singapura ke Terminal Feri Internasional Harbour Bay, Batam, tetapi hingga kedatangan feri terakhir pukul 21.30 WIB, puluhan wartawan belum menjumpainya. (A013/K004)


Selengkapnya... - KBRI Koordinasi Imigrasi Singapura Agar Tambunan Pulang



Komisi A Ricuh, Wartawan Diminta Keluar

MALANG, KOMPAS.com - Jalannya sidang Komisi A pada Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) berlangsung ricuh. Sejumlah peserta memilih meninggalkan ruangan dan wartawan diminta keluar.

Sidang yang semestinya membahas bidang organisasi PSSI, Selasa (30/3/2010) malam, itu dipimpin oleh Ketua Komisi A Hendardji Soepanji. Namun, saat memimpin sidang, peserta menilai Hendardji telah keluar dari topik yang seharusnya dibahas. Hujan interupsi pun bermunculan.

"Seharusnya yang kita bahas masalah organisasi. Pimpinan malah membahas KONI," tandas salah satu peserta rapat Hengky Bambang Widodo. Karena tak puas, Hengky memutuskan keluar dari ruang sidang di Hotel Santika, Malang, Jawa Timur. "Pemimpin sidang dalam memimpin rapat telah keluar dari agenda," kata Hengky kepada wartawan.

Mendengar kericuhan tersebut, Ketua KSN Agum Gumelar dan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid langsung memasuki ruang Komisi A, yang bersebelahan dengan ruang sidang Komisi B dan C. Keduanya datang untuk meredakan suasana. Agum pun meminta wartawan dan orang-orang bukan peserta sidang untuk keluar ruangan.C16-09




Selengkapnya... - Komisi A Ricuh, Wartawan Diminta Keluar



Harta Karun Dinasti Ming Ditangani Kemenbudpar


CIREBON, KOMPAS.com--Tim arkeolog Kementerian Budaya dan Pariwisata di Mako Lanal Cirebon, Jawa Barat, tengah meneliti harta karun diduga peninggalan Dinasti Ming berupa mangkuk dan piring yang ditemukan di perairan Blanakan Subang Juni 2009 lalu.

Tiga orang petugas meneliti dan mengklasifikasikan harta karun itu dan kemudian membungkusnya dengan bubble sheet (plastik pelindung bergelembung) sebelum memasukkannya ke dalam wadah khusus.


Rencananya setelah pengklasifikasian, barang-barang kuno itu akan diserahkan ke Panitia Nasional Barang Mutan Kapal Tenggelam (Pannas BMKT) Rabu (31/3).
MM Rini Supriatun, salah satu anggota tim Penanganan Indikasi Ilegal BMKT Dirjen Sejarah dan Purbakala Direktorat Peninggalan Bawah Air, mengatakan bahwa ia bersama dua orang rekannya sudah membuat klasifikasi mangkuk dan piring terbuat dari keramik itu menjadi 10 kelompok.

"Berdasarkan motif, bentuk dan bahan bakunya kami telah mengklasifikasi keramik tersebut menjadi 10 tipe. Untuk sementara kami baru menemukan bahan baku keramik tersebut adalah terbuat dari porselain berbahan kaolin.

Mengenai kapan benda tersebut dibuat dan berapa tahun umurnya kami belum bisa memastikan karena untuk mengetahuinya butuh proses penelitian khusus," kata Rini.

Dijelaskan Rini, dari hasil klasifikasi sementara tersebut, dia memperkirakan akan menemukan lebih banyak lagi tipenya karena saat itu baru mengklasifikasi untuk jenis mangkuk sedangkan piring belum.

Mengenai apakah mangkuk dan piring tersebut dapat dikelompokkan ke dalam benda-benda bersejarah, Rini membenarkan. Bahkan jika dilihat secara kasat mata pun benda-benda tersebut dapat digolongkan dalam benda purbakala.

Sedangkan mengenai kemungkinan alasan benda-benda tersebut bisa sampai ke perairan Cirebon, menurut Rini kemungkinan keramik-keramik ini merupakan barang dagangan, souvenir, hadiah atau sebagai alat tukar (barter) bangsa Cina saat menjelajah dunia hingga akhirnya singgah di Cirebon.

Sementara mengenai nilai jual barang tersebut, Rini mengaku belum bisa memprediksi karena belum bisa memastikan berapa umur keramik tersebut. Selain itu Rini juga mengaku mangkuk-mangkuk ini memiliki motif yang berbeda dengan motif mangkuk yang pernah ditemui sebelumnya.

"Saya baru melihat motif ini. Namun jika dibandingkan dengan keramik-keramik yang ditemukan beberapa tahun lalu di perairan Karangsong Indramayu, tampaknya keramik yang sekarang tidak lebih tua dari yang terdahulu yang dibuat pada zaman Dinasti Ming sekitar abad 10," katanya.

Sementara itu Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Cirebon , Letkol (P) Deny Septiana meluruskan tentang kronologis terungkapnya penemuan harta karun ilegal tersebut. Dijelaskan Deny pengamanan benda-benda sejarah tersebut dilakukan berdasarkan adanya laporan dari PT Komexindo, perusahaan eksplorasi bawah laut.

"Kami mendapat informasi dari PT Komeksindo tentang adanya bongkar muat benda-benda bersejarah dari kapal KMN Asli dan KMN Alini Jaya pada tanggal 30 Juni 2009. Kemudian ditindak lanjuti, ternyata benar kami menemukan 2.336 buah benda yang sudah dikemas dalam puluhan kardus siap kirim," kata Deny.

Namun dari kapal tersebut, lanjut Deny, pihaknya tidak mendapatkan awak maupun pemiliknya sehingga sebagai langkah awal puluhan dus benda bersejarah tersebut diamankan di Mako Lanal Cirebon.

Sebagai langkah selanjutnya atas penanganan benda-benda cagara budaya tersebut, lanjutnya, untuk saat ini sedang dilakukan klasifikasi untuk selanjutnya dikirim ke Pannas BMKT.

"Hari ini sedang ditangani oleh pihak dari Kemenbudpar dan selanjutnya besok (31/3) akan diserahkan ke Panitia Nasional BMKT, sedangkan kasus penemuan benda cagar budaya ilegal tersebut akan ditangani oleh pihak Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut siapa pihak yang bertanggung jawab atas temuan tersebut," tegas Deny.
Selengkapnya... - Harta Karun Dinasti Ming Ditangani Kemenbudpar



Presiden Dijadwalkan Buka KSN 2010

Selasa, 30 Maret 2010

Malang (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan membuka Kongres Sepakbola Nasional (KSN) 2010 di Malang, Selasa pagi.

Menurut Ketua PSSI Kota Malang Peni Suparto, pekan lalu, KSN diharapkan dapat mengawali lahirnya tim nasional sepak bola yang ke depannya menjadi "Macan Asia" karena dalam KSN akan digodok nama-nama pemain yang akan menjadi Timnas.

Ia mengaku prihatin dengan kondisi dan prestasi sepak bola nasional yang tidak mampu "berbicara" banyak di tingkatan Asia Tenggara (ASEAN).

Oleh karena itu, lanjutnya, KSN diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem persepakbolaan nasional sekaligus mengangkat prestasi timnas di kancah internasional terutama Asia.

Menyinggung struktur kepengurusan PSSI yang ada saat ini, Peni secara tegas mengatakan, perlu dievaluasi.

Ia mengakui, dirinya tidak begitu paham dengan sepak bola, namun kalau melihat prestasi timnas dimana Indonesia tidak bisa "bicara" di lingkup ASEAN saja, maka kondisi itu cukup memprihatinkan, padahal Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta.

Malang dipilih sebagai tuan rumah karena mampu mengantarkan dua tim profesionalnya berlaga di ajang LSI 2009/2010, dan kiprah Aremania (suporter Arema) yang pernah menyandang gelar suporter terbaik.

Seusai membuka KSN pada sore harinya Kepala Negara dijadwalkan menyaksikan laga Liga Super antara Arema Indonesia melawan Persitara Jakarta Utara di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang.(G003/A011)
Selengkapnya... - Presiden Dijadwalkan Buka KSN 2010



Kongres Suporter Tuntut PSSI Berubah

Malang (ANTARA News) - Empat tuntutan yang dihasilkan dalam Kongres Suporter Sepak Bola Nasional (KSSN) yang dihadiri 46 suporter se-Indonesia, Senin malam, bakal dibawa ke Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) yang berlangsung di Hotel Santika Malang 30-31 Maret 2010.

Empat tuntutan suporter yang dihasilkan dalam KSSN tersebut adalah, pertama menuntut adanya perubahan pengurus PSSI mulai pusat hingga daerah demi persepakbolaan yang baik, transparan, berwawasan maju menuju prestasi dunia.

Tuntutan yang kedua adalah pembersihan mafia sepak bola yang ikut merusak sportifitas. Ketiga, mendukung upaya pemerintah yang memberikan perhatian terhadap prestasi sepak bola melalui KSN, dan keempat adalah menolak segala bentuk anarkisme dalam sepak bola.

Menurut penggagas KSSN Ade Herawanto, keempat tuntutan suporter tersebut akan diserahkan secara tertulis kepada Ketua Umum KSN Agum Gumelar dan tembusannya diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam KSN yang dibuka secara resmi di GOR Ken Arok.

"Kami akan menyerahkan hasil KSSN tadi malam dan kami berharap tuntutan para suporter ini ditindaklanjuti untuk memperbaiki prestasi persepakbolaan di tanah air agar bisa `berbicara` di pentas internasional," tegas Ade.

Sebelum menghasilkan empat tuntutan yang akan dibawa ke KSN, masing-masing perwakilan suporter memberikan pemaparan terkait buruknya prestasi sepak bola nasional dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini.

Dalam paparannya itu, sebagian besar perwakilan suporter dari belahan bumi nusantara itu menuntut adanya pergantian pengurus PSSI serta perbaikan pembinaan pemain junior sebagai upaya regenerasi.

Dari 56 suporter yang diundang dalam KSSN, hadir 46 suporter antara lain Bonekmania, LA Mania, The Jackmania, dan Bontangmania. (E009/A038)


Selengkapnya... - Kongres Suporter Tuntut PSSI Berubah



Sri Mulyani Bebas Tugaskan Rekan-rekan 1 Tim Gayus di Pajak


Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk sementara akan membebastugaskan seluruh jajaran atau staf yang bekerja di Unit Keberatan bersama Gayus Tambunan. Ini dilakukan agar Kemenkeu bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh berkaitan kasus makelar kasus pajak Rp 25 miliar.

Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Humas Harry Z. Soeratin dalam siaran pers yang dikutip detikFinance, Selasa (30/3/2010).

"Kemenkeu akan melakukan pemeriksaan menyeluruh bidang pemeriksaan pajak. Selain itu, untuk jangka pendek Kementerian Keuangan akan membebastugaskan seluruh jajaran/staf yang bekerja di Unit Keberatan bersama Gayus Tambunan," ujarnya.

Kemenkeu juga akan memeriksa semua kasus keberatan yang terjadi pada periode 2006-2009, dan semua kasus kekalahan di Pengadilan Pajak dalam penanganan keberatan, pemeriksaan kepada aparat pajak, Wajib Pajak, dan Hakim Pajak. Selanjutnya, mengambil tindakan pengaduan pidana bila indikasi pidana ditemukan, dan
tindakan disiplin administrasi bila ada pelanggaran disiplin.

Selanjutnya Kemenkeu akan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut transaksi para aparat pajak, Wajib Pajak, dan Hakim Pajak yang berhubungan dengan kasus keberatan.

"Lalu melakukan kerja sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam perbaikan peradilan pajak. Kelima, Kementerian Keuangan akan meminta Komite Pengawas Perpajakan untuk memeriksa proses, kebijakan dan administrasi pajak dan bea cukai yang rawan korupsi," pungkas Harry.

Kemenkeu juga akan membentuk whistle blower dan membentuk mekanisme pengaduan yang mudah dan kredibel, sehingga pengadu merasa aman dan berani, dan aduan ditangani dengan sungguh-sungguh.

Selama tahun 2009 sampai dengan 2010, Kemenkeu mencatat pegawai yang melakukan pelanggaran tingkat berat atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 sebanyak 32 orang pada tahun 2009, dan 10 orang pada tahun 2010.

Untuk para pegawai yang melakukan pelanggaran tingkat berat tersebut dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Secara keseluruhan, terdapat 516 kasus pelanggaran yang telah ditindaklajuti pada tahun 2009, dan 278 kasus sampai dengan 26 Maret 2010. (dnl/qom)


Selengkapnya... - Sri Mulyani Bebas Tugaskan Rekan-rekan 1 Tim Gayus di Pajak



Hasil Audit BPK Bisa Buktikan Kasus Suap Pejabat Migas

Senin, 29 Maret 2010

Jakarta - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Pertamina (Persero) dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran kasus penyuapan perusahaan Inggris, Innospec Ltd kepada sejumlah mantan pejabat migas di Indonesia.

"Selama ini Pertamina-kan sudah diaudit oleh BPK. Jadi hasil audit BPK itu bisa digunakan untuk menilai kebenarannya," ujar anggota Komisi DPR VII Dito Ganinduto saat dihubungi detikFinance, Minggu (28/3/2010).

Menurut dia, jika memang ada indikasi kuat yang menunjukkan bahwa sejumlah mantan pejabat migas tersebut menerima suap, maka hal tersebut harus diselesaikan secara hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Tapi biasanya kalau ada laporan dari masyarakat dan datanya valid maka biasanya KPK secara otomatis akan masuk," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII lainnya, Satya W Yudha meminta agar pemerintah berhati-hati terhadap hasil keputusan pengadilan Inggris tersebut. Menurutnya, dugaan keterlibatan sejumlah mantan pejabat Migas Indonesia baru satu pihak.

"Karena waktu sidang berlangsung, orang-orang yang namanya disebutkan tidak dipanggil untuk memberikan keterangan. Jadi Kita tetap harus menjaga asas praduga tak bersalah," paparnya.

Namun di sisi lain, Satya menilai hasil keputusan pengadilan Inggris tetap bisa dijadikan acuan awal untuk memeriksa yang bersangkutan baik oleh KPK maupun kepolisian. Menurut dia, hasil audit BPK dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terhadap Pertamina dan Ditjen Migas, juga dapat digunakan oleh pihak yang berwenang untuk membuktikan kebenaran tersebut.

"Apabila tidak terbukti, yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan kepada pemerintah Inggris karena telah mencemarkan nama baiknya," ungkap dia.

Seperti diketahui, Pengadilan Inggris akhirnya memberikan sanksi denda sebesar US$ 12,7 juta atau sekitar Rp 115 miliar kepada perusahaan Inggris, Innospec Ltd yang terbukti menyuap pejabat-pejabat migas Indonesia.

Innospec diketahui telah menyuap pejabat-pejabat migas Indonesia hingga US$ 8,5 juta atau sekitar Rp 77 miliar untuk penundaan penerapan bensin bebas timbal.

Penyelidikan atas Innospec Limited ini bermula dari penyelidikan atas perusahaan induknya di Amerika, Innospec Inc, oleh pihak berwajib Amerika pada tahun 2005. Departemen Kehakiman Ametrika dan sejumlah badan lain di negara itu menyelidiki Innospec Inc karena melakukan penyuapan sehubungan dengan program oil for food PBB di Irak dan juga di Indonesia.

Dalam sidang sebelumnya, Innospec sudah terbukti menyuap sejumlah pejabat migas Indonesia. Pada Jumat, 26 Maret 2010, pengadilan baru memutuskan denda sebesar US$ 12,7 juta.

Dalam dakwaannya, SFO mengatakan uang suap itu membuat penghapusan bensin bertimbal di Indonesia menjadi tertunda. Suap itu ditujukan agar membeli zat additif tetra ethyl lead atau TEL yang dipakai untuk bensin bertimbal, melalui agen mereka di Indonesia.

Penggunaan TEL untuk bensin mulai dihapuskan di Amerika sejak era tahun 1970-an sehubungan dengan bahayanya pada kesehatan dan lingkungan. Eropa juga sudah menghapuskan penggunaan TEL pada era 2000-an.

Innospec sebagai satu-satunya produsen TEL yang tersisa di dunia pun memfokuskan usahanya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

SFO sebelumnya mengatakan, meski dunia sudah bergerak meminta penghapusan penggunaan bensin tanpa timbal karena masalah kesehatan dan lingkunan, namun Innospec terus bergerilya dan memberikan 'pemanis' hingga US$ 17 juta ke pejabat Indonesia selama tahun 1999 hingga 2006.

Sebenarnya berdasarkan UU No. 23 tahun 1997, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu PP No. 41 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 1999. Namun dengan adanya suap itu, Indonesia pun akhirnya menunda penerapan bensin bebas timbal hingga tahun 2006.

Kementerian ESDM baru mengeluarkan aturan bensin tanpa timbal pada tahun 2006 melalui Keputusan Dirjen Migas Nomor 3674/K/24/DJM/2006 tentang standar dan mutu BBM jenis bensin yang dipasarkan dalam negeri tertanggal 17 Maret 2006. Peraturan itu diteken oleh Dirjen Migas kala itu, Iin Arifin Takhyan yang merupakan pengganti Rachmat Sudibyo.

Baik Rachmat Sudibyo yang dalam keputusan pengadilan disebut menerima suap US$ 1 juta dan juga mantan direktur Pertamina Suroso Atmo Martoyo saat dikonfirmasi membantah telah menerima suap.

ICW dan TII sebelumnya mendesak KPK untuk mengusut kasus suap ini. KPK sendiri telah menyatakan kesiapannya mengusut karena laporan dugaan suap ini sudah masuk ke institusi tersebut. (epi/gah)
Selengkapnya... - Hasil Audit BPK Bisa Buktikan Kasus Suap Pejabat Migas



KPK Telaah Kasus Suap Pejabat Migas oleh Innospec

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penelaahan terhadap laporan kasus penyuapan perusahaan Inggris, Innospec Ltd kepada sejumlah mantan pejabat migas di Indonesia.

"Itu masih di pengaduan dan masih kami telaah," ujar juru bicara KPK Johan Budi saat dihubungi detikFinance , Minggu (28/3/2010).

Johan mengakui, beberapa waktu lalu pihaknya memang telah menerima pengaduan terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Innospec kepada para pejabat migas tersebut. Namun Johan hingga kini masih belum dapat memastikan kapan pihaknya akan hasil penelaahan tersebut selesai.

"Yang jelas kami masih menunggu hasilnya," jelasnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Inggris akhirnya memberikan sanksi denda sebesar US$ 12,7 juta atau sekitar Rp 115 miliar kepada perusahaan Inggris, Innospec Ltd yang terbukti menyuap pejabat-pejabat migas Indonesia.

Innospec diketahui telah menyuap pejabat-pejabat migas Indonesia hingga US$ 8,5 juta atau sekitar Rp 77 miliar untuk penundaan penerapan bensin bebas timbal.

Penyelidikan atas Innospec Limited ini bermula dari penyelidikan atas perusahaan induknya di Amerika, Innospec Inc, oleh pihak berwajib Amerika pada tahun 2005. Departemen Kehakiman Ametrika dan sejumlah badan lain di negara itu menyelidiki Innospec Inc karena melakukan penyuapan sehubungan dengan program oil for food PBB di Irak dan juga di Indonesia.

Dalam sidang sebelumnya, Innospec sudah terbukti menyuap sejumlah pejabat migas Indonesia. Pada Jumat, 26 Maret 2010, pengadilan baru memutuskan denda sebesar US$ 12,7 juta.

Dalam dakwaannya, SFO mengatakan uang suap itu membuat penghapusan bensin bertimbal di Indonesia menjadi tertunda. Suap itu ditujukan agar membeli zat additif tetra ethyl lead atau TEL yang dipakai untuk bensin bertimbal, melalui agen mereka di Indonesia.

Penggunaan TEL untuk bensin mulai dihapuskan di Amerika sejak era tahun 1970-an sehubungan dengan bahayanya pada kesehatan dan lingkungan. Eropa juga sudah menghapuskan penggunaan TEL pada era 2000-an.

Innospec sebagai satu-satunya produsen TEL yang tersisa di dunia pun memfokuskan usahanya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

SFO sebelumnya mengatakan, meski dunia sudah bergerak meminta penghapusan penggunaan bensin tanpa timbal karena masalah kesehatan dan lingkunan, namun Innospec terus bergerilya dan memberikan 'pemanis' hingga US$ 17 juta ke pejabat Indonesia selama tahun 1999 hingga 2006.

Sebenarnya berdasarkan UU No. 23 tahun 1997, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu PP No. 41 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 1999. Namun dengan adanya suap itu, Indonesia pun akhirnya menunda penerapan bensin bebas timbal hingga tahun 2006.

Kementerian ESDM baru mengeluarkan aturan bensin tanpa timbal pada tahun 2006 melalui Keputusan Dirjen Migas Nomor 3674/K/24/DJM/2006 tentang standar dan mutu BBM jenis bensin yang dipasarkan dalam negeri tertanggal 17 Maret 2006. Peraturan itu diteken oleh Dirjen Migas kala itu, Iin Arifin Takhyan yang merupakan pengganti Rachmat Sudibyo.

Baik Rachmat Sudibyo yang dalam keputusan pengadilan disebut menerima suap US$ 1 juta dan juga mantan direktur Pertamina Suroso Atmo Martoyo saat dikonfirmasi membantah telah menerima suap.

Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya mendesak KPK untuk mengusut kasus penyuapan tersebut. Keduanya mengaku telah melaporkan kasus ini kepada KPK. (epi/epi)


Selengkapnya... - KPK Telaah Kasus Suap Pejabat Migas oleh Innospec



Lika-liku Suap Innospec ke Para Pejabat Migas Indonesia

Jakarta - Pengadilan Inggris telah menjatuhkan denda US$ 12,7 juta ke perusahaan Inggris, Innospec Limited karena terbukti memberikan suap ke sejumlah mantan pejabat migas Indonesia. Para pejabat migas Indonesia juga terbukti menerima suap hingga US$ 8 juta dari Innospec.

Denda kepada Innospec itu dibacakan Hakim Lord Justice Thomas dalam sidang korupsi atas perusahaan kimia Innospec Limited pada Jumat (26/3/2010) berkaitan dengan penjualan Tetra Ethyl Lead (TEL) yang digunakan dalam bensin bertimbal.

"Pembayaran-pembayaran itu disamarkan secara hati-hati dari auditor yang berasal dari sebuah perusahaan akuntansi terkemuka," kata hakim Lord Justice seperti dikutip dari BBC, Senin (29/3/2010).

Innospec Limited yang berkedudukan di Cheshire, Inggris Utara itu sudah mengaku bersalah atas dakwaan korupsi yang diajukan dalam sidang di Southwark Crown Court, London, 18 Maret 2010 lalu.

Melalui agennya di Indonesia PT Soegih Interjaya, Innospec mengakui menyuap para pejabat Pertamina, BP Migas, dan pejabat-pejabat tinggi pemerintah Indonesia lainnya untuk menjual TEL.

Badan antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), dalam dakwaannya mengatakan penyuapan ini melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi Inggris dan memperpanjang pemakaian bahan bakar bertimbal di Indonesia.

BBC dalam laporan khusus mengenai kasus ini menjelaskan, pada tahun 1996 pemerintah Presiden Soeharto mencanangkan bensin bertimbal akan dihapus selambat-lambatnya Desember 1999, akan tetapi target itu tidak tercapai sehingga pemerintah menetapkan target baru pembebasan bensin bertimbal pada 1 Januari 2003.

Namun ternyata bensin bertimbal baru bisa dihapuskan dari Indonesia pada 1 Juli 2006. Kementerian ESDM baru mengeluarkan aturan bensin tanpa timbal pada tahun 2006 melalui Keputusan Dirjen Migas Nomor 3674/K/24/DJM/2006 tentang standar dan mutu BBM jenis bensin yang dipasarkan dalam negeri tertanggal 17 Maret 2006. Peraturan itu diteken oleh Dirjen Migas kala itu, Iin Arifin Takhyan yang merupakan pengganti Rachmat Sudibyo.

Sejumlah alasan seperti kilang yang belum siap, biaya yang terlalu mahal dan krisis ekonomi diajukan oleh Pertamina dan Ditjen Migas sebagai alasan keterlambatan penghapusan bensin bertimbal.

Pemerintah Indonesia mencanangkan penghapusan bensin bertimbal karena kandungan timbal di atas tingkat tertentu, berbahaya bagi kesehatan. TEL atau timbal dikenal sebagai neurotoksin atau racun penyerang syaraf yang bersifat akumulatif dan dapat merusak pertumbuhan otak pada anak-anak. Studi mengungkapkan bahwa dampak timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena berpotensi menurunkan tingkat kecerdasan (IQ).

Selain itu, timbal (Pb) sebagai salah satu komponen polutan udara mempunyai efek toksit yang luas pada manusia dan hewan dengan mengganggu fungsi ginjal, saluran pencernaan, sistem saraf pada remaja, menurunkan fertilitas, menurunkan jumlah spermatozoa dan meningkatkan spermatozoa abnormal serta aborsi spontan.

Komisi dan suap Pejabat Pejabat Migas


Perkara yang diajukan ke pengadilan mencakup periode antara 14 Februari 2002 hingga 31 Desember 2006. Pada masa itu nilai penjualan TEL yang dilakukan Innospec ke Indonesia adalah US$ 170.176.007,50.

Untuk mendapat kontrak sebesar itu Innospec membayar komisi sebanyak US$ 11.7888.824,72 kepada agennya di Indonesia PT Soegih Interjaya (PT SI). PT SI sudah menjadi agen bagi Innospec sejak tahun 1982. Uang itu antara lain dipakai oleh PT SI untuk menyuap para pejabat BP Migas, Pertamina, dan pejabat-pejabat pemerintah lainnya.

Salah seorang eksekutif Innospec, dalam email yang dimuat dalam dakwaan mengungkapkan, antara 1 Januari 2000 sampai 22 Desember 2006 penjualan TEL dari Innospec ke Pertamina bernilai US$ 277 juta.

Perbuatan korupsi Innospec Limited mulai terbongkar tahun 2005 setelah induk perusahaannya di Amerika Serikat, Innospec Inc, diselidiki oleh Departemen Kehakiman negara itu, DOJ, karena melakukan suap kepada pemerintah Irak dalam penjualan TEL.

Innospec Inc juga melanggar undang-undang Amerika karena melakukan perdagangan dengan Kuba. Innospec Inc kemudian melakukan plea bargain dengan pihak berwenang Amerika Serikat dimana perusahaan itu mengaku bersalah dengan imbalan hukuman yang lebih ringan.

Sebagai bagian dari penyelesaian global atas perkara ini, pihak berwenang Amerika melibatkan SFO dengan pembagian tugas dimana pihak Amerika menyelidiki perbuatan korupsi Innospec di Irak dan Kuba, sedangkan SFO berkonsentrasi pada kasus Indonesia.

Berdasarkan kesepakatan ini, direksi Innospec sendiri pada tahun 2008 melaporkan kepada SFO tentang korupsi yang melibatkan sejumlah bekas eksekutifnya. Innospec juga menyewa perusahaan audit KPMG untuk melacak transaksi keuangan antara PT SI dan pejabat-pejabat Indonesia.

Dakwaan itu secara terinci memaparkan komunikasi antara Innospec dan PT SI, tentang bagaimana dua eksekutif PT SI, Willy Sebastian dan Mohamed Syakir, menyuap pejabat-pejabat Pertamina dan BP Migas agar tetap membeli TEL dari Innospec.

Innospec membayar PT SI dengan dua cara yaitu komisi umum dan pembayaran ad-hoc, yang diketahui oleh Innospec akan dipakai oleh PT SI untuk menyuap pejabat-pejabat Indonesia.

Komisi yang dibayarkan Innospec sebelum tahun 2005 bernilai antara 1% sampai 5% dari nilai kontrak, namun jumlah itu dinaikkan menjadi 10% sejak tahun 2005 dan bahkan bila diperlukan jumlah itu bertambah.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Innospec membuka sejumlah pos dana suap khusus yang antara lain disebut Dana Rachmat Sudibyo, Dirjen Minyak dan Gas yang kemudian menjadi Kepala BP Migas.

Dakwaan itu menyebutkan bahwa pada tahun 2001 dan awal 2002, Innospec membayar suap sebanyak US$ 265.000 dan US$ 295.150 kepada Rachmat Sudibyo karena Pertamina membeli TEL dari Innospec dalam jumlah tertentu.

Menurut dakwaan ini, Rachmat dibayar US$ 40 per ton untuk pembelian di atas 4.000 ton, dan US$ 50 per ton untuk pembelian di atas 5.000 ton.

Masih dari dakwaan itu, Mohamed Syakir dari PT SI mengatakan dalam email tanggal 18 Desember 2003, bahwa Direktur Hilir Pertamina yang baru meminta komisi dari penjualan Innospec ke Pertamina dalam jumlah yang besar, tidak dalam hitungan 'sen'.

Dalam email tertanggal 2 Desember 2003, Syakir mengungkapkan bahwa Innospec mendapat pesaing dari perusahaan Cina yang juga berniat menjual TEL kepada Pertamina. Karena itu agen Innospec kemudian menyuap pejabat-pejabat Pertamina untuk mempertahankan posisi Innospec.

Nama lain yang banyak disebut dalam dakwaan ini adalah mantan direktur pengolahan Pertamina Suroso Atmo Martoyo. Dakwaan itu juga menyebutkan bahwa mulai tahun 2003 Innospec menjadikan Suroso sebagai target dalam hubungannya dengan Pertamina.

Dalam email tanggal 30 November 2004, Syakir mengatakan Suroso meminta komisi US$ 500 per ton untuk pembelian 446 ton TEL dari Innospec seharga US$ 11.000 per ton.

Dalam putusannya, hakim secara khusus menyebut mantan Dirjen Migas dan Kepala BP Migas Rachmat Sudibyo yang menerima suap lebih dari US$ 1 juta atau sekitar Rp 9 miliar. Nama lain yang disebut dalam putusan adalah mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmo Martoyo. Saat dikonfirmasi detikFinance sebelumnya, kedua pejabat itu sudah menyampaikan bantahannya.

Dakwaan SFO juga menyebutkan bahwa Innospec memberi dana US$ 100.000 kepada PT SI untuk memberi suap agar perundangan yang akan melarang TEL dilawan.

Dalam bagian lain dakwaan juga disebutkan bagaimana PT SI menggunakan kontaknya di BP Migas dan Pertamina untuk mempertahankan penggunaan TEL. Nama-nama lain yang disebut menerima suap dalam dakwaan SFO adalah 'Ery' dan 'Iin'.

SFO juga bekerjasama dengan polisi di Cheshire, Inggris Utara, yang melakukan penyelidikan pidana atas keterlibatan para eksekutif Innospec.

(qom/qom)


Selengkapnya... - Lika-liku Suap Innospec ke Para Pejabat Migas Indonesia



Tinggi Gelombang Laut Papua Diprakirakan Empat Meter

Jayapura (ANTARA News) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah V Jayapura, Papua, mengeluarkan peringatan dini mengenai cuaca buruk dengan tinggi gelombang empat meter yang berpotensi terjadi di perairan Agat Amamapare dan laut Arafuru Timur.

Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Jayapura Sudaryono SSi di Jayapura, Senin, mengatakan, sebagian perairan Papua berpotensi terjadi hujan disertai angin kencang dan gelombang setinggi 2,5-4 meter dalam satu hari penuh.

"Gelombang dengan tinggi 2,5 hingga 4 meter disertai hujan lebat, berpotensi terjadi di perairan Agats Amamapare dan Laut Arafuru Timur," kata Sudaryono.

Cuaca buruk disebabkan pengaruh tekanan rendah dari perairan utara Australia dan Samudera Pasifik. Kondisi ini mempengaruhi pembentukan daerah pertemuan angin yang memanjang di Laut Jawa serta dari Laut Banda hingga Laut Arafura.

Kondisi ini juga berpengaruh terhadap proses pertumbuhan awan hujan yang semakin meningkat di wilayah perairan Agats dan laut Arafuru Timur Papua.

Selain itu, kelembaban udara yang cukup besar dan suhu muka laut yang masih hangat juga memberikan dukungan terhadap pertumbuhan awan hujan.

Sudaryono mengakui topografi Papua yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, serta arah angin dari laut Filipina, menjadi salah satu penyebab perubahan cuaca seperti pembentukan awan dan hujan yang begitu cepat di Papua sehingga sulit diprediksi.

"Meskipun sulit diprediksi, BMKG selalu memberitahukan tentang perkembangan cuaca untuk peringatan kepada warga, seperti melalui media massa, radio pantai, Angkatan Laut dan administrator pelabuhan," katanya.

Untuk itu, Sudaryono mengimbau para nelayan dan masyarakat yang ingin menggunakan transportasi laut dan udara agar lebih sering memperhatikan informasi cuaca sebelum melakukan perjalanan.(ALX/K004)


Selengkapnya... - Tinggi Gelombang Laut Papua Diprakirakan Empat Meter



Obama Tinggalkan Afghanistan Usai Kunjungan 6 Jam


Kabul (ANTARA News/Xinhua-OANA) - Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Hussein Obama, meninggalkan Afghanistan kembali ke negaranya pada Senin pagi, setelah kunjungan selama enam jam ke negeri Asia yang dilanda pertempuran tersebut.

Pesawat kepresidenan Air Froce One lepas-landas pada Senin dinihari waktu Kabul, yang menandai akhir perjalanan pertama Obama ke Afghanistan selama memangku jabatan Presiden AS sejak Januari 2009.

Jurubicara Istana Presiden Afghanistan, Hamid Elmi, mengatakan kepada Xinhua bahwa Presiden AS itu selama perjalanannya melakukan pertemuan dengan timpalannya dari Afghanistan Presiden Hamid Karzai, , Komandan Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) Jenderal Stanley McChrystal --yang dipimpin NATO, para pejabat militer Afghanistan dan anggota kabinet negeri tersebut.

Obama selama pertemuannya dengan Karzai mengundang Presiden Afghanistan itu untuk berkunjung ke AS pada Mei, kata jurubicara itu.

Obama dan Karzai membahas berbagai upaya Afghanistan untuk memerangi korupsi dan produksi narkotika, yang diduga menjadi sumber utama keuangan gerilyawan Taliban.

Kedua pemimpin tersebut juga bertukar pandangan mengenai proses penyatuan kembali dan perujukan yang diluncurkan oleh pemerintah Afghanistan.

Obama belakangan berpidato di hadapan anggota militer AS di pangkalan udara Bagram, tujuh kilometer dari ibu kota Afghanistan, Kabul.

Presiden AS itu menyampaikan penghargaan kepada tentara AS, dan menyatakan misi mereka di Afghanistan "perlu dan mendasar" bagi keamanan rakyat AS.

Ia menjamin semua anggota dinas militer AS mengenai dukungan dalam negeri dan berjanji akan menyediakan peralatan yang diperlukan buat mereka.
(T.C003/A011/P003)


Selengkapnya... - Obama Tinggalkan Afghanistan Usai Kunjungan 6 Jam



Masalah di Internal Polri Perlu Penanganan Serius

Kupang (ANTARA News) - Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Karolus Kopong Medan, mengatakan isu kejahatan di internal Polri harus ditangani secara serius dan transparan, karena akan berdampak buruk dalam penanganan kasus kejahatan di masyarakat.

"Kredibilitas Polri saat ini telah merosot jauh dan tentunya akan berdampak pada ketidaktakutan orang untuk melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, termasuk melakukan kejahatan sekalipun," kata Karolus Kopong Medan, di Kupang, Minggu, terkait dengan dampak `perang` di internal Polri terhadap penanganan kasus-kasus kejahatan di masyarakat.

Menurut dia, Polri harus menyadari bahwa masalah ini akan merusak citra Polri dan karena itu harus ada kesungguhan untuk menyelesaikan kekisruhan internal ini secara baik, agar tidak menimbulkan mosi tidak percaya dari masyakarat terhadap kinerja kepolisian.

"Bagaimana mungkin Polri dapat menyelesaikan kasus kejahatan di masyarakat, kalau persoalan yang melilitnya tidak ditangani secara baik. Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat," katanya.

Apalagi persoalan yang dituduhkan kepada Polri adalah soal `markus-markus` yang bergentayangan di lingkungan Polri yang diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi polri.

Dia menambahkan, mestinya pengawas internal Polri bisa mengambil peran untuk mengungkap tuntas kasus `markus` ini dan membawanya kepihak yang berwenang.

Hal ini karena tuduhan mengenai adanya `markus` di tubuh Polri ini melibatkan sejumlah petinggi Polri.

"Memang lebih baik kalau ada tim lain yang menyelesaikan masalah di internal Polri sendiri, karena apa pun yang dilakukan Polri dalam menangani masalah ini tetap dinilai ada unsur keberpihakan," katanya. (B017/K004)


Selengkapnya... - Masalah di Internal Polri Perlu Penanganan Serius



Yuni Shara: Hati-hati Kalau Mau Somasi Saya

Minggu, 28 Maret 2010

Tangerang Yuni Shara tidak takut dengan ancaman somasi yang akan dilayangkan Shechah Salem Sagran alias Ata, istri Raul Lemos. Yuni balik mengingatkan Ata agar hati-hati.

"Kalau masalah somasi, hendaknya berhati-hati yah kalau mau mensomasi saya, jangan main-main," ujar Yuni ketika ditemui di Terminal 2F, Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Minggu (28/3/2010).

Yuni mengaku terkejut ketika mendengar pengacara Ata akan mensomasinya dalam jangka waktu tiga hari. Apabila dalam tiga hari Yuni tidak memberikan klarifikasi, maka janda bertubuh mungil itu akan dilaporkan ke polisi.

Pacar Raffi Ahmad itu menuturkan kalau dirinya tidak pernah berniat untuk menyakiti siapa pun ketika mengeluarkan pernyataan bahwa Raul sudah menyandang status duda. Apa yang dikatakannya di Wisma Mampang, Jl Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (22/3/2010) malam lalu, hanya upaya dirinya menyampaikan ucapan Raul.

"Jadi yang saya katakan kemaren itu adalah statement dari Raul, bukan dari Yuni Shara. Yuni Shara hanya menyambung lidah dari seorang Raul," tuturnya.

Ata sebelumnya mengingatkan Yuni agar menjaga mulutnya terkait pernyataannya yang menyatakan Raul berstatus duda. Ata juga mengancam akan mensomasi Yuni.(fjr/fjr)


Selengkapnya... - Yuni Shara: Hati-hati Kalau Mau Somasi Saya



Yuni Shara Siap Minta Maaf Jika Bersalah


Tangerang Yuni Shara mengaku tidak bermaksud menyakiti pihak manapun ketika melontarkan pernyataan kalau Raul Lemos sudah duda. Tapi jika ucapannya terbukti salah, Yuni siap minta maaf.

"Kalau sampai Raul masih beristri, saya akan minta maaf mewakili keluarga saya," ujarnya ketika ditemui di Terminal 2F, Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Minggu (28/3/2010).

Yuni mengatakan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moralnya. Namun ia tetap yakin kalau ucapannya soal pernikahan Ata dan Raul tidak ada yang dipelintir. Yuni hanya mengutarakan apa yang sudah dikatakan Raul sebelumnya.
Yuni lalu meminta Ata untuk cermat saat akan melayangkan somasi, apalagi membuat laporan di polisi. Karena Yuni merasa tidak bersinggungan secara langsung terhadap persoalan rumah tangga Ata dan Raul.

"Seharusnya dia (Ata-red) somasi ke suaminya dong, masa ke saya," pungkasnya.(fjr/fjr)

Selengkapnya... - Yuni Shara Siap Minta Maaf Jika Bersalah



Gerombolan Bermotor Kembali Berulah di Bandung

Bandung - Aksi kekerasan oleh sekelompok orang bersepedamotor kembali terjadi di Bandung, tepatnya di depan rumah makan Mie Ayam 61, Jalan RE Martadinata. Seorang pria jadi korban, dipukul menggunakan helm dan batu.

Aksi brutal ini terjadi sekitar pukul 17.50 WIB, Minggu (28/3/2010), disaksikan para karyawan rumah makan juga tempat loundry di sebelahnya. Korban bernama Yoga (25) pun mengalami memar-memar dan luka di wajah serta kepalanya, dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah, Bandung.

Dituturkan Abram (25) rekan korban, Yoga sedang keluar untuk membeli rokok saat dipukuli di halaman parkir rumah makan.

"Saya tidak melihat langsung. Saya mendengar tiba-tiba karyawan Mie Ayam 61 berteriak-teriak. Saat keluar, Yoga sudah tergeletak. Ada lima sepedamotor yang berboncengan, membawa senjata tajam. Ada yang bawa samurai, dan di antaranya ada yang menggunakan baju XTC," tutur Bram.

Bram yang tinggal di belakang rumah makan, sempat akan menghampiri para pelaku sambil membawa golok panjang. Ia kemudian mengacungkan golok tersebut, namun tidak terjadi bentrokan karena para pelaku langsung pergi setelah lebih dulu memaki-maki.

"Saya lihat Yoga mukanya sudah memar-memar. Ia bilang dipukul menggunakan helm dan paving blok. Tadi dibawa pakai mobil teman-teman ke RS Muhammadiyah," tutur Abram.(lom/lom)



Selengkapnya... - Gerombolan Bermotor Kembali Berulah di Bandung



Gerombolan Bermotor Berulah Lagi

Karyawan Rumah Makan dan Loundry Ketakutan

Bandung - Akibat ulah gerombolan bermotor di halaman parkir Rumah Makan Mi Ayam 61, sekitar pukul 17.50 WIB, Minggu (28/3/2010), para karyawan rumah makan serta loundry di sebelahnya ketakutan. Mereka pun langsung menutup tempat usahanya lebih cepat.

Saat ditanya wartawan, para karyawan rumah makan enggan berkomentar banyak. "Mau tutup saja mas, maaf buru-buru," ujar seorang pria yang enggan menyebutkan namanya.

Menurut Abram (25), rekan Yoga (25) yang menjadi korban pemukulan, halaman parkir rumah makan tersebut memang sering dijadikan tempat nongkrong ia dan teman-temannya. Beberapa pemuda setempat juga dikatakannya adalah anggota Brigez.

"Iya, di sini sering dijadikan tempat nongkrong Brigez. Sebagian di sini memang ada anak Brigez, tapi sudah tidak pernah berulah lagi. Di sini yang sudah mau pemutihan semua," tuturnya.

Sekitar 10 polisi berbaju seragam dan bebas serta tiga mobil patroli dari Polsek Sumur Bandung berada di lokasi kejadian.

(lom/lom)


Selengkapnya... - Gerombolan Bermotor Berulah Lagi



Afsel Siap 'Sapu Bersih' Tuna Wisma


Johannesburg - Afrika Selatan dituntut memiliki image sempurna dengan menjadi host Piala Dunia 2010. Untuk itu ribuan fakir miskin yang tinggal di jalanan kota-kota penyelenggara akan ditempatkan di rumah penampungan.

Langkah ini dimulai dari Johannesburg. Sekitar 800 gelandangan, pengemis dan anak jalanan akan diangkut dan dikirim di rumah penampungan yang berada di daerah terpencil.

Sementara Cape Town, di mana Inggris akan menghadapi Aljazair pada 18 Juni, setidaknya telah 'membersihkan' 300 tuna wisma. Mereka dipindahkan ke Blikkiesdrop, tempat yang telah dihuni oleh 1.450 keluarga dari kapasitas wajar sebanyak 650 keluarga saja.

Menurut pemerintah daerah Johannesburg, tindakan ini merupakan hal yang wajar. Sebab, Afsel yang menjadi tuan rumah harus menyajikan kenyamanan bagi para tamunya.

"Para tuna wisma dan pengemis adalah masalah-masalah besar di kota ini. Anda harus membersihkan rumah Anda sebelum Anda kedatangan tamu. Tidak ada yang salah dengan itu," ujar Sipho Masigo, anggota dewan kota Johannesburg kepada Mirror.

Masigo mengisyaratkan bahwa kota-kota lain akan segera mengadopsi cara Johannesburg itu. Sebab ini diperlukan untuk menjaga citra Afsel yang masih lekat dengan kriminalitas, perdagangan narkotika dan AIDS.

"Jumlah tuna wisma dari ratusan bertambah menjadi ribuan. Kota penyelenggara lain seperti Rustenburg, di mana Inggris melakoni partai perdana dengan AS pada 12 Juni, diyakini akan melakukan cara yang sama untuk memindahkan para tuna wisma tersebut dari area turis dekat pusat kota dan stadion-stadion," lanjut dia.

"Afsel sangat ingin mendapat setitik cahaya positif (dari event Piala Dunia) meskipun mengalami krisis kriminalitas, penggunaan narkoba dan HIV."

Namun, usaha ini dipandang bukan langkah yang tepat. Sejumlah pihak menentang dengan keras dengan menyebut langkah ini sebagai kesan palsu terhadap Afsel.

"Langkah ini seperti perbaikan kosmetik untuk menciptakan sebuah kesan dari Afsel untuk fans sepakbola dimana kenyataan itu adalah palsu," tegas Warren Whitfeld, pekerja organisasi tuna wisma.

"Kami memiliki masalah besar dengan tuna wisma dan itulah apa yang harus dilihat oleh dunia."

(arp/arp)


Selengkapnya... - Afsel Siap 'Sapu Bersih' Tuna Wisma



Piutang Negara Jangan Dibiarkan Tak Ditagih

JAKARTA, KOMPAS.com - Piutang negara yang saat ini sudah di atas Rp 50 triliun tidak juga tertagih. Piutang yang merupakan hak negara ini jangan dibiarkan terus tak tertagih, meskipun piutang tersebut merupakan utang-utang dari orang-orang berkuasa.

"Jangan ada pembiaran dalam piutang negara. Ini harus dibuka tuntas. Kami akan agendakan dalam Masa Sidang DPR selanjutnya untuk membongkar masalah piutang ini," ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Minggu (28/3/2010).

Menurut Melchias, piutang negara harus dibuka tuntas, terutama piutang negara yang merupakan hasil limpahan kredit macet dari perbankan BUMN. Langkah awal yang harus dilakukan pemerintah adalah mengaudit secara khusus kondisi kredit macet tersebut kemudian menetapkan nilai asetnya.

"Audit bisa dalam bentuk audit tertentu atau audit tuntas. Lalu lihat aset yang menjadi agunannya, apakah sudah direvaluasi (dihitung ulang) atau belum. Jangan-jangan, aset yang diagunkan itu adalah aset-aset yang tidak ada nilainya," ujarnya.

Menurut Melchias, faktor lain yang menyebabkan lambatnya pengembalian piutang negara adalah adanya orang-orang berpengaruh yang menjadi debitor. Faktor ini yang menyebabkan adanya sikap pembiaran oleh aparat Kementerian Keuangan.

"Ini yang harus dituntaskan.Susahnya kalau debitornya adalah orang berpunya, memiliki kuasa, dan berpengaruh. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut. Saya akan agendakan masalah penyelesaian piutang negara ini dalam Masa Sidang DPR berikutnya, mulai 6 April 2010," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, dari Rp 40 triliun piutang negara yang tercatat dalam neraca pemerintah per 31 Desember 2007, sekitar 93,75 persen atau senilai Rp 37,5 triliun sulit ditagih. Kondisi itu menjadi indikasi masih banyak kekayaan pemerintah yang tidak jelas keberadaannya hingga kini.

Dari total piutang itu, sebagian besar adalah piutang pajak, yakni Rp 42,04 triliun, disusul piutang pinjaman rekening dana investasi Rp 23,18 triliun, dan tagihan tuntutan ganti rugi Rp 4,23 miliar.

Dalam neraca pemerintah tahun 2007 disebutkan, total piutang pemerintah Rp 116,92 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan tahun 2006 yang hanya Rp 81,49 triliun.




Selengkapnya... - Piutang Negara Jangan Dibiarkan Tak Ditagih



Besok Divonis, Mantan Ketua DPRD Jatim Minta Dukungan SMS



SURABAYA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Fathorrasjid, meminta dukungan koleganya melalui SMS menjelang divonis atas dakwaan memotong dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) sebesar Rp 8,9 miliar.

"Saya mengumpulkan dukungan dan sampai sekarang sudah banyak yang menyampaikannya lewat SMS (pesan singkat)," kata Fathorrasjid di Penjara Medaeng, Sidoarjo, Minggu (28/3/2010).

Menurut dia, dukungan moril melalui SMS itu selanjutnya akan disampaikan kepada majelis hakim, sebelum atau sesudah pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (29/3/2010) besok. Pada sidang sebelumnya, dia dituntut 12 tahun penjara.

"Harapan saya, majelis hakim tidak terpengaruh oleh opini publik yang berkembang saat ini, bahwa seakan-akan saya ini koruptor kelas kakap," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyeberang ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) itu.

Dia merasa jadi pihak yang dikorbankan dalam proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim senilai Rp 225 miliar itu. Selain itu, dia menganggap sebagai korban politik setelah mengambil sikap meninggalkan PKB untuk bergabung dengan PKNU setahun menjelang Pemilu 2009.

"Padahal, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah menyatakan P2SEM tidak ada masalah, terbukti diterimanya laporan pertanggungjawaban gubernur pada akhir masa jabatannya," kilahnya.

Oleh sebab itu, dia merasa yakin, majelis hakim akan membebaskannya dari segala tuntutan hukum. Keyakinannya itu juga didasarkan atas ditindaklanjutinya laporan mengenai keterangan palsu 11 saksi P2SEM oleh penyidik Polwiltabes Surabaya.

Dia melaporkan 11 orang yang memberikan kesaksian palsu dalam berita acara penyidikan yang dibuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. "Bagaimana bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kalau 11 orang saksi itu tidak mau memberikan keterangan di persidangan. Padahal, majelis hakim sudah meminta jaksa menjemput paksa untuk dihadirkan di persidangan," katanya.

Selain 11 saksi, Fathorrasjid juga melaporkan mantan sekretaris pribadinya, Pujiarto, yang telah divonis 3 tahun 7 bulan penjara dalam kasus pemotongan dana P2SEM senilai Rp 4 miliar.

Pujiarto dilaporkan memalsukan tanda tangan Fathorrasjid dalam memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah penerima hibah P2SEM itu. Meskipun demikian, dia mengaku pasrah, apa pun putusan yang dijatuhkan majelis hakim. "Saat ini saya hanya pasrah pada Allah dengan hati yang lapang, apa pun putusan majelis hakim kepada saya besok," katanya.

Selengkapnya... - Besok Divonis, Mantan Ketua DPRD Jatim Minta Dukungan SMS



Rokok Dilarang Masuk Konser Koin Untuk Anak


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengunjung Konser Koin Untuk Anak yang digelar di Sekolah Cikal, Cilandak, Jakarta, Minggu (28/3/2010) dilarang memasuki area konser jika merokok. Peraturan tersebut tertulis jelas di tiap sudut sekolah Cikal. "Karena ini peraturan sekolah, dari dulu sudah begitu, tidak boleh merokok di area sekolah, kalau mau, di luar," kara Ronald, seorang petugas keamanan konser.

Terlihat beberapa pengunjung yang mencoba merokok ditegur petugas keamanan begitu juga para pewarta yang meliput dan kedapatan merokok.

Dalam konser ini, jumlah pengunjung sore hari tampak lebih banyak dibanding siang hari. Pengunjung Konser Koin Untuk Anak sebagian besar adalah anak-anak dan orangtua mereka. Sayangnya, lagu-lagu yang dibawakan para penampil lebih banyak yang bertema dewasa dibanding lagu anak-anak.

Konser Koin Untuk Anak diselenggarakan Kepedulian Orang Indonesia (KOIN) bekerjasama dengan Kami Peduli Anak Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan sekolah Cikal. Pengunjung perorangan dikenai sumbangan tanda masuk Rp 50 ribu, dan Rp 100 ribu untuk paket keluarga I yang terdiri dari 2 orang dewasa dan seorang anak maksimal 12 tahun, serta Rp 150 ribu untuk paket keluarga II yang terdiri dari 3 orang dewasa ditambah 2 orang anak maksimal 12 tahun.




Selengkapnya... - Rokok Dilarang Masuk Konser Koin Untuk Anak



Prita: Koin Menyatukan Semuanya


JAKARTA, KOMPAS.com — Koin adalah uang pecahan kecil yang nyaris tidak memiliki nilai. Namun, sesuatu yang kecil itu bisa menjadi sangat besar dan sungguh berarti kala disatukan oleh semangat saling berbagi. Prita Mulyasari beberapa waktu lalu pernah menyatukan koin dari seluruh Indonesia. Hasilnya, koin senilai hampir Rp 1 miliar berhasil dikumpulkan.

Prita adalah pengguna internet yang harus menghadapi tuntutan hukum dari RS Omni Internasional Alam Sutera, Serpong, atas tuduhan pencemaran nama baik. Dalam gugatan perdata, Prita dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp 204 juta.

Pada Minggu (28/3/2010), kata "koin" bermetamorfosis menjadi sebuah paguyuban: Kepedulian Orang Indonesia. Koin menggelar konser amal untuk anak-anak yang bertajuk Konser Koin Untuk Anak di sekolah Cikal, Jalan TB Simatupang.

Konser amal ini digelar untuk menggalang dana demi membantu biaya pengobatan lima anak yang membutuhkan bantuan, yakni Anissa (9) asal Lampung yang menderita perut buncit sejak usia 4 bulan dan Indah (7) asal Jakarya yang menderita penyakit dengan gejala tubuh menguning dan perut membesar.

Ada pula Andika (11) asal Cengkareng yang tidak bisa berjalan sejak enam bulan lalu karena tuberkulosis dan gizi buruk marasmik, Dewi (11) asal Jakarta yang menderita neuroblastoma dengan gejala mata menonjol, serta M Iksan (2) asal Tegal yang menderita tumor kandung kemih.

Prita hadir bersama suami dan anaknya. Ia mengaku senang menyaksikan penampilan-penampilan di konser Koin Untuk Anak. "Ya ini tadi yang dibilang sama presenternya, ternyata koin itu bisa menyatukan semuanya. Harapannya mudah-mudahan ini terus berlanjut, tidak berhenti di sini," ujarnya.

Sebelumnya, konser solidaritas juga pernah digelar untuk Prita. Menanggapi pertanyaan mengenai kelanjutan dana yang terkumpul dari Konser Koin Prita, dia mengatakan, "Ya jadi kalau koinnya sendiri. Saya kan masalahnya belum selesai, masih di Mahkamah Agung. Kami belum tahu kami menang apa enggak, jadi belum disalurkan," katanya.

"Ada beberapa yang sudah disalurkan melalui media massa, jadi ya mudah-mudahan akan berlangsung terus," tambahnya.


Selengkapnya... - Prita: Koin Menyatukan Semuanya



Dua Komisioner KPU Surabaya diteror

Surabaya (ANTARA News) - Dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mendapat teror dari orang yang mengaku sebagai tim sukses salah satu pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Walikota Surabaya pada pilkada mendatang.

Kedua komisioner KPU Surabaya tersebut adalah Edward Dewaruci dan Eko Waluyo Suwardoyo. Teror itu muncul terkait proses verifikasi berkas pencalonan para bakal cawali dan cawawali yang mengarah adanya salah satu bakal calon yang tidak lolos atau tidak memenuhi syarat.

"Ada beberapa orang yang mendatangi rumah saya. Mereka mengingatkan untuk tidak macam-macam dengan salah satu pasangan bakal calon," kata Edward di Surabaya, Minggu.

Sebetulnya, lanjut dia, teror tersebut merupakan risiko dari pekerjaannya, namun yang disesalkan urusan seperti itu seharusnya tidak harus masuk ke wilayah pribadi dan menyeret keluarga yang tidak ada kaitannya dengan ini.

Hal yang sama juga dialami Eko Waluyo. Ia mengaku telah menerima ancaman lewat layanan pesan singkat atau SMS yang dikirim dari nomor 083896576956 pada Sabtu (27/3) pukul 09.41 WIB.

Dalam SMS tersebut, pelakunya mengaku pendukung pasangan Cawali-Cawawali Surabaya jalur independen, Alisjahbana-Chrisman Hadi.

"Pengirim mengancam memutilasi saya dan dua orang teman. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud itu," ujarnya.

Eko mengaku hanya mendiamkan saja ancaman itu. Apalagi, sampai saat ini tidak ada apa-apa. "Hal seperti itu saya anggap biasa saja dan tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi, saya menyesalkan tindakan itu karena mencederai demokrasi," ujarnya.

Sementara itu, bakal Cawawali Surabaya Chrisman Hadi menyatakan, tidak tahu menahu soal ancaman itu. Namun, pihaknya tidak menampik sebagian pendukungnnya marah karena merasa dipermainkan KPU.

"Terakhir kemarin (Sabtu, 27/3) ada yang pamit mau mengeksekusi Eko. Saya tenangkan karena itu kontraproduktif," ujarnya.

Menurut dia, kemarahan pendukungnya karena merasa dipersulit menyerahkan berkas dukungan Ali-Chrisman. Bahkan, KPU pernah menyatakan dukungan pasangan itu hanya nol.


Selengkapnya... - Dua Komisioner KPU Surabaya diteror



Skandal Gayus, Pintu Reformasi Ditjen Pajak

Padang (ANTARA News) - Ketua Masyarakat Madani, Ismed Hasan Putro, menilai bahwa skandal Gayus Tambunan bisa dijadikan pintu untuk mereformasi total Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait dengan pendapatan dan pemanfaatan hasil pajak bagi negara.

"Kini saatnya Presiden SBY bersinergi dengan KPK untuk secara khusus melakukan pembuktian terbalik terhadap kekayaan pegawai dan pejabat pajak," kata Ismed ketika dihubungi dari Padang, Minggu.

Pembuktian terbalik itu, lanjut dia, perlu dilakukan khususnya pada pegawai dan pejabat pajak yang gaya hidup dan kekayaannya melebihi pengusaha dan profesional yang menjadi wajib pajak (WP).

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena sudah menjadi rahasia umum bahwa remunerasi pegawai pajak selama ini tidak pernah mengubah mental koruptif dan praktik transaksional yang sudah membudaya di kalangan aparat Ditjen Pajak.

"Praktik yang telah membudayakan di kalangan aparat Ditjen Pajak adalah praktik transaksional yang ditawarkan aparat pajak kepada WP, atau yang dikenal dengan `peternakan wajib pajak`, yakni wajib pajak seringkali tidak membayar sesuai kewajibannya," katanya.

Ismed menjelaskan, modusnya, kewajiban WP dibayar 60 persen ke negara, 40 persen sisanya untuk petugas pajak dan diskon bagi WP.

Bayangkan, kata Ismed , jika setoran WP dibayar penuh pada negara, atau tidak menjadi sarana transaksional aparat pajak. Belum lagi Dirjen Pajak bisa mengeksplorasi potensi WP hingga di atas 40 persen dari total penduduk dan wilayah.

Dikatakan, untuk membiayai pembangunan nasional, pajak seharusnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukkan, apalagi 70 persen sumber APBN berasal dari pajak.

"Mestinya pajak dieksplorasi sesuai dengan potensinya. Namun justru yang terjadi, target yang ditetapkan pemerintah melalui APBN tidak tercapai, kendati potensi pajak yang ada cukup besar," katanya.


Selengkapnya... - Skandal Gayus, Pintu Reformasi Ditjen Pajak



Angelina: SBY Tak Dukung Salah Satu Kandidat

Sabtu, 27 Maret 2010


Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Angelina Sondakh membantah isu yang mengatakan Ketua Dewan Pembina partainya Susilo Bambang Yudhoyono hanya mendukung salah satu kandidat ketua umum partai.

"Beliau justru mendorong semua kader PD yang ingin maju di bursa pencalonan agar bersaing secara sehat," ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Angelina Sondakh juga mengungkapkan, Kongres PD yang dijadwalkan Mei mendatang di Bandung, harus bebas dari noda politik uang.

Hal itu pun, menurut anggota Komisi X DPR (membidangi masalah pendidikan) ini, juga diinginkan oleh SBY yang juga Presiden RI.

"SBY adalah orang yang bijak. Justru pesan beliau bahwa Kongres PD harus berjalan secara terhormat, adil dan demokratis," tegas Angelina Sondakh.

Karena itu, ujar mantan Putri Indonesia ini, sangat tidak tepat isu yang mengatakan seolah-olah SBY sudah punya calon simpanan.

"Jauh rasanya dari karakter beliau untuk mendukung `hanya` salah satu kandidat. Beliau justru mendorong semua kader untuk maju dengan cara-cara elegan, `fair` dan apabila yang menang harus merangkul yang tidak menang," kata Angelina Sondakh lagi.
Selengkapnya... - Angelina: SBY Tak Dukung Salah Satu Kandidat



Said Aqil Siradj Ketua Umum PBNU

Makassar (ANTARA News) - KH Said Aqil Siradj akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2010-2015 pada Muktamar ke-32 organisasi itu, di Makassar, Sabtu.
Dengan demikian, untuk lima tahun ke depan NU akan dipimpin oleh duet KH MA Sahal Mahfudh di jajaran syuriah dan Said Aqil di jajaran tanfidziyah.

Sahal terpilih sebagai rais aam secara aklamasi setelah "pesaingnya" KH Hasyim Muzadi memutuskan tidak bersedia dicalonkan meski telah memenuhi syarat pencalonan.

Said Aqil terpilih setelah memenangkan perebutan suara melawan Slamet Effendy Yusuf. Said Aqil mengumpulkan dukungan 294 suara, sementara Slamet mendapat 201 suara.

Kandidat lain gagal dalam penjaringan calon karena tidak memenuhi 99 suara sebagai syarat minimal dukungan dalam pemilihan tahap pertama.

Mereka adalah Salahuddin Wahid, Masdar F Masudi, Ahmad Bagdja, Ali Maschan Moesa, dan Ulil Abshar Abdalla.

Dalam dua muktamar sebelumnya, yakni muktamar ke-30 di Kediri dan muktamar ke-31 di Boyolali, Said Aqil gagal menjadi Ketua Umum PBNU.


Selengkapnya... - Said Aqil Siradj Ketua Umum PBNU



Polri Tahan Andi Kosasih

Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Bareskrim Polri di Jakarta, Sabtu sore menahan Andi Kosasih karena diduga terlibat kasus rekening mencurigakan senilai Rp25 miliar milik staf Ditjen Pajak Gayus Tambunan.

Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ketut Untung Yoga Ana mengatakan, surat penahanan Andi Kosasih telah dikeluarkan penyidik pada pukul 18.00 WIB tadi dan untuk selanjutnya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri.

Ia menjelaskan, penyidik menjerat Andi Kosasih dengan tiga tuduhan, yakni pelanggaran Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang dan Pasal 55 juncto 266 KUHP tentang Pemberian Keterangan Palsu.

Andi Kosasih menyerahkan diri ke Mabes Polri, Jumat (26/3) kemarin, setelah sebelumnya dinyatakan sebagai buron.

Untuk memburu Andi Kosasih, Polri telah mendatangani sejumlah tempat di Jakarta dan di Batam, namun tidak ditemukan, sehingga pengusaha yang mengaku punya bisnis di Batam ini dinyatakan sebagai buronan.

Kasus yang melibatkan Andi Kosasih, bermula dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencurigai rekening milik Gayus Tambunan, sehingga dilaporkan ke Mabes Polri.

Dalam proses penyidikan, Gayus Tambunan menjadi tersangka, sedangkan Andi Kosasih hanya sebagai saksi.

Saat menjadi saksi, Andi Kosasih mengaku sebagai pemilik uang yang berada di dalam rekening itu, sehingga membuat Gayus Tambunan lolos dari tuduhan pidana korupsi dan pencucian uang di persidangan pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Sesudah dugaan adanya penyimpangan penyidikan rekening Gayus Tambunan itu, Mabes Polri lalu membentuk Tim Penyidik baru yang kemudian mencurigai Andi Kosasih telah melakukan kesaksian palsu pada proses penyidikan dan persidangan.

Sedangkan Gayus Tambunan yang kini juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama masih menjadi buron dan diduga telah berada di Singapura.***1**


Selengkapnya... - Polri Tahan Andi Kosasih



Edmon Ilyas Tuding Susno Lakukan Kebohongan Publik


Jakarta - Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno dituding melakukan kebohongan publik. Adalah mantan Direktur Ekonomi Khusus Brigjen Pol Edmon Ilyas yang mengungkapkannya. Susno sudah dilapori perihal kasus Gayus Tambunan.

"Pernyataan Susno bahwa dia tak dilaporkan tentang pembukaan blokir rekening adalah salah dan mengandung kebohongan publik," tulis Edmon dalam pernyataannya, seperti disampaikan penasihat Kapolri, Kastorius Sinaga dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (27/3/2010).

Dalam suratnya itu, seperti yang disampaikan Kastorius, Edmon menjelaskan bahwa pada 23 oktober 2009, Susno telah diberitahu lewat nota dinas bernomor, NO.POL: B/ND/X/2009/Dit II Eksus Perihal Perkembangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian dan Tindak Pidana Korupsi oleh Gayus HPT.

"Dalam surat tersebut disebut bahwa berkas Gayus telah P21 (sudah lengkap untuk diajukan ke JPU dan selanjutnya ke pengadilan," terang Kastorius.

Selain itu, dalam butir nomor 3 surat tersebut, disebutkan juga bahwa beberapa rekening yang telah diblokir yang tidak terkena pokok perkara pencucian uang dan korupsi akan dibuka untuk menghindarkan klaim atau gugatan dari pemilik rekening yang sah dan berhak.

"Data ini merpakan bukti bahwa Susno memutarbalikkan fakta. Sebagai Kabareskrim, dia wajib dan harus mengetahui perkara yang dipegang oleh anak buahnya, bukan hanya di Mabes tetapi di seluruh Indonesia," tutupnya.

(ndr/anw)



Selengkapnya... - Edmon Ilyas Tuding Susno Lakukan Kebohongan Publik



Satu Aksi Unjukrasa Warnai Jakarta Pada Sabtu


Jakarta (ANTARA News) - Laman "Traffic Management Center" (TMC) Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya menyebutkan ada satu aksi unjukrasa yang akan mewarnai Daerah Ibukota Khusus (DKI) Jakarta pada Sabtu (27/3) di Kedutaan Besar RRC China, Mega Kuningan, Jakarta Selatan pukul 10.30 WIB hingga 13.15 WIB.

TMC juga mencatat terdapat sejumlah kegiatan keagamaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Al Kifahi Al Tsaqofy Jalan Sawo Raya, Bukit Duri, Jakarta Selatan, Mesjid Jami Nurul Mubin (Pluit-Jakarta Utara), Mesjid Jami Al Ikhlas (Komplek TNI AL Pondok Gede-Jakarta Timur).

Sedangkan, Panitia Ibadah Perayaan Paskah PD. Kasih menggelar acara Paskah tahun 2010 di Gelanggang Remaja Jakarta Utara pukul 16.00 WIB.

Polisi juga mencatat ada pertandingan sepakbola pada lanjutan Liga Super Indonesia 2010 di Stadion Soemantri Brojonegoro, Jakarta Selatan mulai pukul 15.30 WIB.(T014/A024)

Selengkapnya... - Satu Aksi Unjukrasa Warnai Jakarta Pada Sabtu



MUI: Konfrensi Homo Tak Sesuai dengan Budaya Indonesia

Jumat, 26 Maret 2010

Surabaya, (tvOne)

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, K.H. Abdusshomad Buchori menyatakan, konferensi regional "International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Association" (Ilga) tak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. "Bahkan kalau jadi dilaksanakan, maka akan menimbulkan gejolak sosial," katanya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (24/3).

Oleh sebab itu, dia mendukung langkah Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya yang tak memberikan izin digelarnya Kongres Ilga di Surabaya pada 26-28 Maret 2010. "Konferensi itu tidak banyak memberikan manfaat, kepada masyarakat," kata Kiai Shomad berpendapat.

Menurut dia, gaya hidup kaum lesbian dan gay tidak disahkan oleh agama mana pun karena keberadaannya sangat mengganggu etika dan moral. "Jika bicara tentang hak asasi manusia, seharusnya mereka juga melihat bagaimana tatanan etika dan moral yang berlaku di Surabaya," katanya.

Jika dilihat melalui kaca mata agama, manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan lawan jenis dan sangat menghormati pernikahan. "Pernikahan itu tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Tapi, kalau nikahnya sesama jenis apa mendapat keturunan? Makanya, hal itu sudah melanggar aturan agama mana pun," katanya.

Sebelumnya MUI telah memberikan surat rekomendasi kepada Polda Jatim, dan Mabes Polri agar tidak mengizinkan kegiatan itu. Dia juga meminta kepada panitia penyelenggara, agar membaca lagi undang-undang HAM dan meredam ormas-ormas yang akan berunjuk rasa. "Jangan semua faham tentang HAM di dunia barat dibawa ke Indonesia. Tolong dipahami betul Undang-Undang HAM di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sirmadji menyatakan, pihaknya mendukung konferensi tersebut. Menurutnya setiap orang wajib menghormati orang lain, termasuk menghormati HAM. Bahkan dia menyatakan bersedia menghadiri acara tersebut, kalau memang pihak panitia penyelenggara mengundangnya. (Ant)

Selengkapnya... - MUI: Konfrensi Homo Tak Sesuai dengan Budaya Indonesia



Uang Gayus Rp 11 M Mengalir ke 3 Perusahaan Lewat Selly A

Jakarta - Uang milik Gayus Tambunan sebesar Rp 28 miliar mengalir sampai jauh. Selain ke rekening sejumlah individu, uang tersebut juga masuk ke rekening 3 perusahaan.

Total Rp 11,8 miliar uang dari rekening Gayus yang ditransfer ke perusahaan-perusahaan tersebut melalui seseorang bernama Selly A.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh detikcom, Jumat (26/3/2010), di rekening utama di Panin Bank tersimpan Rp 28 miliar, pihak berwenang sebelumnya menyebut Rp 25 miliar.

Uang itu, setelah pemblokiran dicabut oleh Polri pada 26 November 2009, segera bergerak ke luar. Sebesar Rp 12,5 miliar uang masuk ke rekening Selly A di Bank Mega. Transfer dilakukan secara bertahap sejak 4-12 Desember 2009.

Dari rekening Selly ini, uang lalu diteruskan ke 3 perusahaan. Yang pertama uang sebesar Rp 9,394 miliar ditransfer ke rekening ke PT Perdana Karya Perkasa di Bank Mega. Transfer dilakukan pada 7 Desember 2009.

Penelusuran detikcom, perusahaan itu berkantor pusat di Samarinda, Kalimantan Timur, dan memiliki kantor perwakilan di Jakarta di Wisma Nugra Santana di Jl Sudirman, Jakarta.

Di situs perusahaan, dijelaskan kalau perusahaan itu bergerak di bidang pertambangan dan migas. Namun seorang staf perusahaan bernama Ali, menyebutkan kalau perusahaan bergerak di bidang konstruksi.

Sayangnya Ali mengaku tidak bisa memberikan keterangan lebih banyak, dengan alasan staf perusahaan yang berwenang tengah ke luar kantor. Namun dia menyebut tidak ada staf atau pimpinan perusahaan bernama Selly.

"Mungkin bisa jadi perusahaan minjam atau bagaimana saya nggak tahu, karena tiap site beda bank, mungkin itu pinjaman," kata staf perusahaan Ali Ansori saat ditemui di kantornya.

Perusahaan lainnya yang mendapatkan transfer yakni PT Amanda Pancasatria pada 13 Januari 2010 melalui Bank Mega. Perusahaan yang bergerak di bidang general supllier ini menerima transfer Rp 490 juta.

Penelusuran detikcom, perusahaan ini sudah tidak memperbarui situsnya lagi sejak 14 Desember 2007. Alamat perusahaan yang tercantum di Bekasi, Jawa Barat pun kini sudah tidak ditempati lagi.

"Sudah pindah sejak 2008 ke Manado. Dulu memang mengontrak ruangan di rumah saya. Karyawan perusahaan ini ada 4 orang dan semuanya laki-laki," kata Robert, pemilik rumah yang pernah dikontrak PT Amanda.

Dan satu perusahaan lagi yakni sebuah perusahaan sekuritas. Perusahaan itu menerima uang Rp 2 miliar. Diduga uang itu digunakan untuk investasi saham.

Hingga kini belum jelas kaitan Selly dan Gayus. Perusahaan-perusahaan itu pun mengaku tidak mengenal Selly, sedang Gayus diketahui tengah berada di Singapura.

(ndr/asy)
Selengkapnya... - Uang Gayus Rp 11 M Mengalir ke 3 Perusahaan Lewat Selly A



Markus Pajak Rp 25 M Diperiksa, Andi Kosasih Sementara Belum Tersangka

Jakarta - Andi Kosasih, pria yang disebut-sebut terlibat dalam kasus markus senilai Rp 25 miliar dengan tokoh utama Gayus Tambunan sedang diperiksa intensif oleh Bareskri Mabes Polri. Untuk sementara status Andi Kosasih masih sebagai saksi.

"Sementara belum (tersangka). Kita baru akan mendengarkan keterangan Andi Kosasih terkait dari peristiwa awal sampai sekarang, baru masuk kepada aliran dari pada cerita yang saya katakana keanehan-keanehan," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen POl Edward Aritonang di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (26/3/2010).

Edward enggan membeberkan lebih jauh keterlibatan Andi Kosasih. "Nanti dulu biar nanti kalau kita periksa sendiri, kalian bilang kok diam-diam diperiksa, kan kita harus tahu pengacaranya siapa, dia mengggunakan pengacara siapa," kata Edward.

Penyerahan diri terhadap Andi, menurut Edward belum tentu mengakibatkan ditetapkannya kembali Gayus Tambunan sebagai tersangka. "Itu akan dihidupkan lagi nanti, karena dibuat tapi tidak lanjut, tidak dikirim. Dikirim yang satu hanya Gayus."

Edward menambahkan, dari pemeriksaan sementara yang dilakukan, Andi Kosasih pernah beberapa kali melakukan kontak dnegan Gayus. Namun saat ini mereka lost contact. "Sementara beliau mengatakan pernah beberapa hari yang lalu berhubungan, setelah itu lost contact," ujarnya.
(anw/anw)
Selengkapnya... - Markus Pajak Rp 25 M Diperiksa, Andi Kosasih Sementara Belum Tersangka



Pabrik Ekstasi di Tangerang Digerebek, Oknum TNI Ditangkap

Jakarta - Direktorat IV Narkoba Mabes Polri kembali menggerebek sebuah pabrik pembuatan ekstasi (clandestein lab) di Serang, Banten pada Jumat (26/3/2010) sore. Seorang oknum anggota TNI Brigadir AA terlibat.

Direktur IV Narkoba Mabes Polri Brigjen Arman Depari saat dikonfirmasi membenarkan penggerebekan tersebut.

"Satu orang anggota TNI dari Kodim Depok terlibat. Sudah diserahkan di Pomdam Jaya," kata Arman kepada detikcom via SMS, Jumat (26/3/2010) malam.

Penggerebekan dilakukan di Jl Graha Raya Bintaro, P1/31 Tangerang, Banten. Dari lokasi tersebut polisi mengamankan 6 orang tersangka. Sementara itu menurut informasi, Brigadir AA ditangkap saat hendak membeli 2.800 butir ekstasi. Dari tangan AA polisi mengamankan satu pucuk senjata api jenis FN 45 serta 2.800 butir ekstasi.

Sementara itu dari lokasi penggerebekan, polisi menyita 12 ribu ekstasi siap edar serta bahan baku ekstasi siap cetak sebanyak 5 kilogram dan bahan-bahan kimia lainnya. Selain itu polisi juga menyita sebuah mesin cetak tablet otomatis, 3 buah mesin cetak manual dan satu senjata peluru karet.

"Bahan-bahan tersebut sedang diperiksa oleh Labfor Mabes," imbuhnya.
(anw/anw)
Selengkapnya... - Pabrik Ekstasi di Tangerang Digerebek, Oknum TNI Ditangkap



NU Serukan Khitan bagi Perempuan

Makassar (ANTARA News) - Komisi Maudluliyyah yang membahas masalah-masalah tematik menyerukan khitan (sunat) bagi perempuan, karena didukung sejumlah dalil yang menguatkan bahwa khitan tersebut hukumnya dapat menjadi sunnah atau wajib.

"Khitan mar`ah (perempuan) ini, dianjurkan dalam ajaran Islam, sehingga hukumnya bisa jadi sunnah bisa jadi wajib karena didukung hukum yang kuat," kata tim Komisi Maudluiyyah Dr M Masyuri Naim disela-sela Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Jumat.

Menurut Rois Syuriah PBNU ini, masalah khitan perempuan di kalangan masyarakat masih diperdebatkan, bahkan karena sejumlah kasus akhirnya khitan perempuan itu dilarang. Seperti halnya kasus yang terjadi di Sudan dan di Bandung, Jawa Barat.

Dia mengatakan, persoalan kasuisstik itu hendaklah tidak melemahkan subtansinya atau hukum yang harusnya ditaati oleh penganut Agama Islam. Apabila ada kasus seperti itu, hendaklah tidak langsung diberlakukan secara general (umum).

"Ibarat seorang dokter melakukan kesalahan pada saat melakukan khitan, kemudian seluruh tempat praktek dokter ditutup," katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya, khitan perempuan ini perlu disosialisasikan agar akar rumput mengetahui secara jelas.

Mengenai adanya larangan khitan perempuan dari Departemen Kesehatan karena dianggap dapat menimbulkan seseorang menjadi frigid, apabila aturan dan anjuran Rasulullah SAW, hal itu tidak akan terjadi, karena ada kriteria-kriteria tertentu yang harus ditaati misalnya tidak boleh terlalu banyak memotong bagian ujung alat vital perempuan, tapi hanya mengikis semacam kulit arinya saja.

"Hari ketujuh pada saat kelahiran sangat dianjurkan, karena hal itu tidak akan mempengaruhi kesehatan atau menimbulkan pendarahan sepanjang mengikuti aturan yang ditetapkan," katanya.

Lebih jauh dia mengatakan, komisinya selain membahas masalah khitan perempuan, juga membahas tentang bid`ah (hal baru dalam agama). Sebagai gambaran, seseorang yang menggunakan celana panjang dan tidak memotongnya diatas mata kaki, langsung dicap sebagai kafir.

"NU tidak akan melakukan hal itu, karena disadari kami hanya legislator, bukan eksekutor. Namun selaku legislator, kami akan senantiasa memberikan petunjuk atau Juklak kepada pihak eksekutor jika ada hal-hal yang menyimpang dari ajaran Agama Islam," katanya.
Selengkapnya... - NU Serukan Khitan bagi Perempuan



DPR Desak Pemerintah Angkat 18 Ribu Honorer

Trenggalek (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI Mustokoweni Murdi mendesak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk secepatnya menuntaskan pengangkatan 18 ribu tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Ia mengemukakan hal itu saat melakukan kunjungan kerja dan jaring aspirasi asmara di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Jumat.

"Pembahasan terkait nasib tenaga honorer daerah dan pusat telah beberapa kali digelar DPR," katanya.

Panitia kerja (panja) gabungan yang dibentuk oleh Komisi II, IX, dan X sudah melakukan rapat gabungan dengan pejabat-pejabat departemen terkait, seperti Mendiknas, Menkeu, MenPAN, dan Kepala BKN.

"Intinya DPR mendesak pemerintah agar secepatnya menuntaskan masalah honorer," kata politikus Partai Golkar tersebut.

Jumlah tenaga honorer yang masih "terganjal" untuk menjadi CPNS/PNS di seluruh Indonesia cukup banyak. Data dari BKN mencatat jumlah tenaga honorer mencapai 18 ribu lebih.

Mereka selama ini tidak bisa lolos seleksi administrasi atau tahap pemberkasan CPNS karena berbagai alasan mulai faktor usia, masa kerja, administrasi, hingga masalah ijasah.

BKN dan departemen terkait berkewajiban untuk membantu proses pengangkatan para tenaga honorer tersebut.

"Jangan lagi ada alasan tidak memenuhi syarat usia, ijasah, ataupun lainya. Biarpun cuma lulusan SD jika dia tercatat sebagai tenaga honorer berhak untuk diangkat sebagai PNS (CPNS)," tegasnya.

Statemen Mustokoweni tidak hanya disampaikan setelah menyerahkan satu unit hand traktor bagi kelompok petani di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.

Sebelumnya, politisi asal Malang tersebut juga melontarkan isu yang sama saat bertemu dengan kader Partai Golkar di Trenggalek, Kamis (25/3).(Ant/R009)
Selengkapnya... - DPR Desak Pemerintah Angkat 18 Ribu Honorer


 
 

Photo Kegiatan

Demo di Kejaksaan Madiun Kota
Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9
Tim Pendakian Gunung WKR
Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 Photo 11 Photo 12
Launching WKR
Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6

Gallery


 

Komentar Pembaca

Kategori

Artikel (38) Daerah (310) Ekonomi (139) Gaya Hidup (69) Hukum dan Kriminal (388) Info Hukum (42) Internasional (336) Jagat Jungkir Balik (97) Kesehatan (112) Korupsi News (132) Lokal Madiun (190) News Update (617) Olah Raga (177) Otomotif (38) Pendidikan (79) Politik (171) Selebriti (332) Serba-Serbi (208) Techno (183) Tips (36)

Followers

Disclaimer

wakoranews.blogspot.com tidak mempunyai file hosting pada server ini. Semua isi hosting ada pada situs web pihak ketiga. wakoranews.blogspot.com tidak bertanggung jawab untuk seluruh materi web pihak ketiga baik berupa gambar atau teks dan tidak memiliki keterlibatan di download / upload, kami hanya posting materi yang tersedia di internet dan juga kami tidak merubah sumber yang menerbitkannya. Apabila ada yang keberatan, kami akan menghapus posting yang menjadi claim.

=================================================

PERHATIAN : Semua gambar yang diposting di www.wakoranews.co.ccc hanyalah ILUSTRASI apabila ada yang keberatan kami akan menghapusnya. Terima kasih