Trenggalek (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI Mustokoweni Murdi mendesak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk secepatnya menuntaskan pengangkatan 18 ribu tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Ia mengemukakan hal itu saat melakukan kunjungan kerja dan jaring aspirasi asmara di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Jumat.
"Pembahasan terkait nasib tenaga honorer daerah dan pusat telah beberapa kali digelar DPR," katanya.
Panitia kerja (panja) gabungan yang dibentuk oleh Komisi II, IX, dan X sudah melakukan rapat gabungan dengan pejabat-pejabat departemen terkait, seperti Mendiknas, Menkeu, MenPAN, dan Kepala BKN.
"Intinya DPR mendesak pemerintah agar secepatnya menuntaskan masalah honorer," kata politikus Partai Golkar tersebut.
Jumlah tenaga honorer yang masih "terganjal" untuk menjadi CPNS/PNS di seluruh Indonesia cukup banyak. Data dari BKN mencatat jumlah tenaga honorer mencapai 18 ribu lebih.
Mereka selama ini tidak bisa lolos seleksi administrasi atau tahap pemberkasan CPNS karena berbagai alasan mulai faktor usia, masa kerja, administrasi, hingga masalah ijasah.
BKN dan departemen terkait berkewajiban untuk membantu proses pengangkatan para tenaga honorer tersebut.
"Jangan lagi ada alasan tidak memenuhi syarat usia, ijasah, ataupun lainya. Biarpun cuma lulusan SD jika dia tercatat sebagai tenaga honorer berhak untuk diangkat sebagai PNS (CPNS)," tegasnya.
Statemen Mustokoweni tidak hanya disampaikan setelah menyerahkan satu unit hand traktor bagi kelompok petani di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.
Sebelumnya, politisi asal Malang tersebut juga melontarkan isu yang sama saat bertemu dengan kader Partai Golkar di Trenggalek, Kamis (25/3).(Ant/R009)
Ia mengemukakan hal itu saat melakukan kunjungan kerja dan jaring aspirasi asmara di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Jumat.
"Pembahasan terkait nasib tenaga honorer daerah dan pusat telah beberapa kali digelar DPR," katanya.
Panitia kerja (panja) gabungan yang dibentuk oleh Komisi II, IX, dan X sudah melakukan rapat gabungan dengan pejabat-pejabat departemen terkait, seperti Mendiknas, Menkeu, MenPAN, dan Kepala BKN.
"Intinya DPR mendesak pemerintah agar secepatnya menuntaskan masalah honorer," kata politikus Partai Golkar tersebut.
Jumlah tenaga honorer yang masih "terganjal" untuk menjadi CPNS/PNS di seluruh Indonesia cukup banyak. Data dari BKN mencatat jumlah tenaga honorer mencapai 18 ribu lebih.
Mereka selama ini tidak bisa lolos seleksi administrasi atau tahap pemberkasan CPNS karena berbagai alasan mulai faktor usia, masa kerja, administrasi, hingga masalah ijasah.
BKN dan departemen terkait berkewajiban untuk membantu proses pengangkatan para tenaga honorer tersebut.
"Jangan lagi ada alasan tidak memenuhi syarat usia, ijasah, ataupun lainya. Biarpun cuma lulusan SD jika dia tercatat sebagai tenaga honorer berhak untuk diangkat sebagai PNS (CPNS)," tegasnya.
Statemen Mustokoweni tidak hanya disampaikan setelah menyerahkan satu unit hand traktor bagi kelompok petani di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.
Sebelumnya, politisi asal Malang tersebut juga melontarkan isu yang sama saat bertemu dengan kader Partai Golkar di Trenggalek, Kamis (25/3).(Ant/R009)
0 komentar:
Tuliskan Komentar Anda