Home » » Satgas Kepala Dukuh se-Propinsi DIY Dibentuk untuk Gagalkan Pilgub

Satgas Kepala Dukuh se-Propinsi DIY Dibentuk untuk Gagalkan Pilgub

Senin, 27 Desember 2010

YOGYAKARTA - Para kepala dukuh se-Provinsi DIY membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawal keistimewaan Yogyakarta. Salah satu tugas satgas tersebut adalah mengajak warga DIY untuk menggagalkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) DIY.

Ketua Umum Paguyuban Dukuh se-Kabupaten Sleman DIY 'Cokro Pamungkas' Sukiman mengatakan, satgas penggagalan Pemilukada DIY itu diberi nama 'Satgas Penetapan'. Dia menjelaskan, anggota Satgas Penetapan berasal dari para kepala dukuh se-DIY yang berjumlah 4.579 orang.

"Satgas Penetapan ini akan dikukuhkan besok (Selasa 28 Desember)," katanya dalam keterangan pers, Senin (27/12/2010).

Pengukuhan Satgas Penetapan itu akan dilakukan di Bumi Lereng Merapi, Lapangan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Sleman. Agenda tersebut bagian dari rapat akbar terbuka masyarakat Sleman dan DIY, yang diperkirakan akan dihadiri ribuan orang.

Pada acara itu, juga akan dikibarkan bendera Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan bendera Merah Putih.

Sukiman menjelaskan, tugas pokok dari Satgas Penetapan adalah menggalang kekuatan dan mengkampanyekan bahwa di DIY ini mengenal pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mekanisme pengisian gubernur dan wakil gubernur hanya dilakukan dengan penetapan.

"Tugas pokok lainnya adalah, jika pemerintah pusat tetap memaksakan Pemilukada DIY, Satgas Penetapan mengajak warga untuk tidak berpartisipasi, baik menjadi panitia atau pemilih," jelasnya.

Pihaknya siap menerima risiko apa pun dengan pembentukan satgas tersebut. Tidak takut dianggap melanggar perundang-undangan karena mengajak warga boikot Pemilukada DIY. "Kami siap. Logikanya, perundang-undangan itu dibuat atas dasar bisa mengakomodasi keinginan masyarakat. Lah sekarang, apakah perundangan-undangan itu sudah mengakomodir aspirasi masyarakat DIY yang menginginkan penetapan? Kan tidak," paparnya.

Pada kesempatan itu, juga akan diumumkan hasil survei masyarakat DIY terhadap polemik Keistimewaan DIY khususnya menyangkut pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Survei tersebut sekadar membandingkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda).

"Kami ingin membandingkan dengan hasil survei Dirjen Otda yang mengklaim 71 persen warga DIY mendukung pemilihan. Survei jelas ngawur," tegasnya.(Ridwan Anshori/Koran SI/ram/okezone)



Berita Terkait



0 komentar:

Tuliskan Komentar Anda

 
 

Photo Kegiatan

Demo di Kejaksaan Madiun Kota
Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9
Tim Pendakian Gunung WKR
Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 Photo 11 Photo 12
Launching WKR
Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6

Gallery


 

Komentar Pembaca

Kategori

Artikel (38) Daerah (310) Ekonomi (139) Gaya Hidup (69) Hukum dan Kriminal (388) Info Hukum (42) Internasional (336) Jagat Jungkir Balik (97) Kesehatan (112) Korupsi News (132) Lokal Madiun (190) News Update (617) Olah Raga (177) Otomotif (38) Pendidikan (79) Politik (171) Selebriti (332) Serba-Serbi (208) Techno (183) Tips (36)

Followers

Disclaimer

wakoranews.blogspot.com tidak mempunyai file hosting pada server ini. Semua isi hosting ada pada situs web pihak ketiga. wakoranews.blogspot.com tidak bertanggung jawab untuk seluruh materi web pihak ketiga baik berupa gambar atau teks dan tidak memiliki keterlibatan di download / upload, kami hanya posting materi yang tersedia di internet dan juga kami tidak merubah sumber yang menerbitkannya. Apabila ada yang keberatan, kami akan menghapus posting yang menjadi claim.

=================================================

PERHATIAN : Semua gambar yang diposting di www.wakoranews.co.ccc hanyalah ILUSTRASI apabila ada yang keberatan kami akan menghapusnya. Terima kasih