Home » » Malaysia Keluarkan Travel Advisory Dinilai Terlalu Berlebihan

Malaysia Keluarkan Travel Advisory Dinilai Terlalu Berlebihan

Senin, 30 Agustus 2010

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Max Sopacua, menilai dikeluarkannya travel advisory oleh pemerintah Malaysia terlalu berlebihan.

"Tidak harus begitu, travel advisory tidak perlu dilakukan terhadap masyarakat Malaysia di Indonesia. Kami juga belum sampai pada travel advisory masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia, jadi kalau kita pikir terlalu berlebihan. Saya pikir perlu ditinjau kembali apa yg dilakukan Malaysia tersebut," kata Max saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (30/8/2010).

Tapi sebatas untuk penyelamatan warga negara Malaysia, Max berpikir semua pemerintah akan melakukan hal yang sama. "Travel Advisory dilakukan ketika sesuatu sudah sangat riskan terjadi di sebuah negara. Padahal ini kan hanya asumsi ketika terjadi demo," jelasnya.

Ia mengira penjelasan tersebut sudah dilakukan dan kalau ada demo itu rekasi dari anggota masyarakat yang tidak puas terhadap apa yang dilakukan Malaysia. "Saya pikir tidak ada masalah. ketika bicara untung rugi kita tunggu pertemuan 6-9 September mendatang,"kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Max tetap ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik mungkin dan memminta supaya Malaysia menghargai apa yang sudah dilakukan Indonesia. Ketika bicara nota diplomatik, ada item disana, item nomor enam yang meminta pemirintah Malaysia meminta maaf terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di perairan Batam, kepulauan Riau beberapa waktu yang lalu.

DPR dengan Menteri Luar Negeri sudah sepakat bahwa ada kesalahan yang dilakukan Malkaysia dimana nelayan Malaysia memasuki wilaya Indonesia. Kemudia, polisi diraja malaysia memasuki wilayah Indonesia, dan Marine Police Diraja Malaysia menangkap tiga petugas KKP Indonesia.

"Itu sebuah kesalahan karena ketiga anggota kita petugas negara bukan penyeludup, penjahat, dan lain-lain. Sudah kita sampaikan sebagai nota diplomatik yang akan disampaikan Kemenlu tanggal 6 september, itu nota diplomatik bukan surat presiden,"katanya.

Ia menegaskan tidak ada urusan surat presiden di sana. Itu nota diplomatik hasil kesimpulan komisi satu dengan Kemenlu. "Kesimpualan itu sudah menyiratkan bahwa itu di wilayah Indonesia seperti keterangan yang disampaikan ketiga petugas,"tegasnya menutup pembicaraan.(tribun)



Berita Terkait



0 komentar:

Tuliskan Komentar Anda

 
 

Photo Kegiatan

Demo di Kejaksaan Madiun Kota
Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9
Tim Pendakian Gunung WKR
Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 Photo 11 Photo 12
Launching WKR
Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6

Gallery


 

Komentar Pembaca

Kategori

Artikel (38) Daerah (310) Ekonomi (139) Gaya Hidup (69) Hukum dan Kriminal (388) Info Hukum (42) Internasional (336) Jagat Jungkir Balik (97) Kesehatan (112) Korupsi News (132) Lokal Madiun (190) News Update (617) Olah Raga (177) Otomotif (38) Pendidikan (79) Politik (171) Selebriti (332) Serba-Serbi (208) Techno (183) Tips (36)

Followers

Disclaimer

wakoranews.blogspot.com tidak mempunyai file hosting pada server ini. Semua isi hosting ada pada situs web pihak ketiga. wakoranews.blogspot.com tidak bertanggung jawab untuk seluruh materi web pihak ketiga baik berupa gambar atau teks dan tidak memiliki keterlibatan di download / upload, kami hanya posting materi yang tersedia di internet dan juga kami tidak merubah sumber yang menerbitkannya. Apabila ada yang keberatan, kami akan menghapus posting yang menjadi claim.

=================================================

PERHATIAN : Semua gambar yang diposting di www.wakoranews.co.ccc hanyalah ILUSTRASI apabila ada yang keberatan kami akan menghapusnya. Terima kasih